
Radar Bojonegoro - Pedagang Pasar Kota akhirnya mengadu ke DPRD Bojonegoro terkait penolakan terhadap tarif sewa stan. Mereka tidak keberatan dengan besaran sewa. Namun, klausul sewa itu membuat mereka resah.
Versi mereka, stan ditempati itu sudah dibeli dari pihak ketiga yang membangun pasar itu, yakni PT Alindo. Sehingga, pedagang tidak mau kalau harus sewa. DPRD berencana memanggil PT Alindo untuk menjelaskan kerja samanya dengan pemkab dalam pembangunan pasar itu.
Agus Mujiono pendamping Paguyuban Pasar Kota menjelaskan, pedagang sudah membeli stan pasar itu dari PT Alindo. Pembeliannya dilakukan secara kredit dengan uang muka 30 persen kala itu. ‘’Pembeliannya dilakukan pada 1994 silam,’’ ujarnya.
Para pedagang diberikan akta notaris sebagai tanda bukti kepemilikan stan. Hingga kini akta notaris masih berlaku. Belum ada keputusan pengadilan menyatakan bahwa akta notaris pembelian stan itu batal. ‘’Akta sewa beli itu masih sah dan berlaku hingga saat ini,’’ jelasnya.
Karena itu, munculnya perbup tentang sewa pasar daerah membuat mereka tidak terima. Sebagai pemilik lapak mereka tidak bisa membayar sewa. Namun, jika membayar retribusi mereka bersedia. Menurut Agus, klausul sewa dan retribusi berbeda.
Jika suatu saat mereka tidak memenuhi syarat sebagai penyewa, mereka bisa diberhentikan dari pasar itu. Hal itu membuat para pedagang resah. Karena itu mereka menolak sewa pasar. Dia melanjutkan, perbup tentang harga sewa stan pasar daerah itu bisa diterapkan di semua pasar daerah. Namun, belum bisa diberlakukan di Pasar Kota Bojonegoro. Sebab, pasar kota dibangun oleh pihak ketiga. Pedagang sudah membayar pada pihak ketiga. ‘’Sedangkan pasar lainnya dibangun dengan dana APBD,’’ jelasnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkop) Bojonegoro Sukaemi mengatakan, harga sewa stan pasar daerah sudah ditetapkan dalam perbup. Pihaknya tidak bisa menyimpang dari aturan itu. Karena itu, permintaan mengganti sewa ke retribusi juga sulit dipenuhi. ‘’Sudah masuk dalam perbup. Kami melaksanakan tugas sesuai aturan itu,’’ ujar Kemmi.
Sewa itu, lanjut dia, baru diberlakukan tahun ini. Sejak 2018 pemkab tidak menarik sewa pasar. Itu karena kala itu pasar masih dalam masa transisi dari PD Pasar ke dinas perdagangan (disdag). Kemudian, tahun lalu juga digratiskan karena ada kompensasi akibat pandemi. ‘’Saya yakin besarannya juga tidak memberatkan,’’ tuturnya.
Mantan Camat Tambakrejo itu melan jutkan, pihaknya sudah mene lusuri terkait sejarah pasar itu. PT Alindo memang sebagai pihak ketiga membangun pasar di utara alun-alun itu. Namun, tidak semua pedagang melunasi biaya ke PT Alindo. ‘’Ada pedagang melakukan wanprestasi yang tidak melunasi angsuran ke PT Alindo,’’ jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi mengatakan, permasalahan Pasar Kota ini memang panjang. Karena itu, pihaknya berencana memanggil PT Alindo. Sehingga, bisa diketahui duduk perkaranya. Terutama terkait perjanjiannya dengan pemkab dalam membangun pasar. ‘’Nanti akan kami jadwalkan,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjut Sally, dokumen perjanjian antara PT Alindo dan pemkab dalam pembangunan pasar juga belum diketahui keberadaannya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian aset terkait itu. Sehingga, bisa diketahui isi perjanjiannya. ‘’Berakhir kapan dan bagaimana statusnya setelah berakhir. Jangan jangan sudah berakhir,’’ jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




