Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

3.927 Rumah Reot Dipermak, Total Anggaran Rp 78,5 Miliar

I
Penulis: Indra Gunawan❯
3.927 Rumah Reot Dipermak, Total Anggaran Rp 78,5 Miliar
3.927 Rumah Reot Dipermak, Total Anggaran Rp 78,5 Miliar

Radar Bojonegoro - Rumah reot atau tidak layak huni (RTLH) bakal semakin berkurang. Rehab RTLH mendapatkan alokasi cukup besar tahun ini. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 78,5 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk merehab 3.927 rumah tidak layak huni.


Kabid Pertanahan, Pemakaman, dan Kawasan Pemukiman Dinas PKCK Bojonegoro M. Zamroni mengatakan, jumlah RTLH akan direhab tahun ini cukup banyak. Lebih banyak dibanding tahun lalu hanya 2.271 unit dengan total anggaran mencapai Rp 45,4 miliar.


‘’Tahun ini jumlahnya hampir 4.000, persisnya 3.927 unit,’’ katanya kemarin. Jumlah itu adalah usulan dari pemerintah desa (pemdes). Desa mendata warga yang rumahnya masuk kriteria tidak layak huni. Setelah itu, diusulkan dalam program rehab RTLH itu. Total anggaran dialokasikan mencapai Rp 78,5 miliar. Masing-masing rumah diberikan anggaran Rp 20 juta. Dana itu digunakan untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding (aladin).


Zamroni menjelaskan, fokus perbaikan RTLH adalah atap, lantai, dan dinding. Setelah tiga bagian rumah itu diperbaiki, sudah dinyatakan rumah layak huni. ‘’Tahun ini nilainya masih sama. Setiap rumah mendapatkan alokasi sebesar Rp 20 juta,’’ jelasnya.


Menurut Zamroni, penuntasan target rehab RTLH itu kerap mengalami kendala di lapangan. Para pemilik rumah kerap menolak rumahnya direhab. Tidak jarang mereka awalnya bersedia direhab, tiba-tiba menolak. Mereka ingin merehab sendiri. Total RTLH itu hampir merata di setiap kecamatan di Bojonegoro. Desa yang jumlahnya RTLH banyak proses pemilihan penyedia rehab dilakukan secara lelang.


Misalnya, dalam satu desa jumlahnya RTLH-nya mencapai 40 unit. Data sementara, lanjut Zamroni, ada dua kecamatan pelaksanaan rehapnya dilelang. Yakni, di Kecamatan Kedewan dan Kedungadem. Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar meminta dinas PKCK benar-benar mengawasi proses rehab RTLH itu. Sehingga, hasil rehab sesuai standar kualitas yang ditentukan. ‘’Jangan sampai rehab dikerjakan asal-asalan,’’ jelasnya.


Umar meminta agar rumah warga yang masuk kriteria segera diusulkan. Sehingga, tahun depan rumah mereka bisa segera direhap. Camat Kedungadem Agus Saiful mengaku tidak tahu pasti jumlah warga yang mendapat program RTLH. Karena belum mendapat data dari DPUCK. Namun untuk tahun lalu sekitar 10 setiap desa. “Langsung konfimasi ke cipta karya,” ungkapnya.


Agus menyambut baik program RTLH, karena bisa membantu warga yang memiliki hunian kurang layak. Terlebih Kecamatan Kedungadem memiliki jumlah penduduk banyak. Dan beberapa diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. (irv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer