
Radar Lamongan – Supartin, mantan Kepala Desa (Kades) Dibee, Kecamatan Kalitengah, divonis pidana penjara selama satu tahun. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya juga menjatuhi pidana denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan kepada terdakwa. Sidang perkara korupsi proyek fiktif menggunakan dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa (BKKPD) itu digelar kemarin (23/2) secara virtual. Supartin mendengarkan pembacaan putusan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lamongan, Muhammad Subhan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Hisbullah Idris, John Dista, dan Moch Mahin itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut pidana penjara satu tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.
‘’Pertimbangan dari majelis hakim dari hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 120 juta,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Atas vonis tersebut, jaksa menyatakan sikap pikir-pikir. Subhan berdalih, sebagai instansi pemerintah, pihaknya harus melaporkan putusan itu ke pimpinan kejaksaan. ‘’Sama halnya saat kita melakukan tuntutan juga harus melapor ke pimpinan,’’ imbuhnya.
Persidangan bagi Supartin telah berlangsung 7 kali dengan melibatkan 10 saksi. Terdakwa ditahan sejak penyidik sejak 24 September 2020. Supartin dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan penyalahguhnaan wewenang jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Seharusnya, dana BKKPD Rp 120 juta dimanfaatkan untuk peningkatan jalan lingkungan RT 14 RW 15 di Dusun Pandarangan dan peningkatan jalan area makam Mbok Ayu Rorobojo di Dusun Dibee pada Mei 2019.
Namun, terdakwa berkilah uang tersebut untuk menalangi proyek lain. Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum (PH) Supartin, Dita Andhika Bhaskara Putra mengatakan, atas putusan tersebut, kliennya juga menyatakan pikir-pikir. ‘’Masih pikir-pikir. Kita punya waktu tujuh hari. Itu menjadi haknya terdakwa,’’ ujarnya singkat.
Sementara itu, setelah dua perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret aparatur desa telah diproses hukum, korps adhyaksa ini juga sedang menyelidiki kasus serupa di tempat lain. Subhan mengungkapkan, pihaknya telah menerima berbagai laporan dari masyarakat.
‘’Memang ada laporan terkait kasus korupsi, tapi masih mentah. Beberapa (kasus) sedang didalami,’’ katanya. Namun, jaksa asal Jakarta ini enggan membeberkan wilayah mana saja yang sedang diselidiki oleh kejari.‘’Mudah-mudahan habis lebaran sudah ada kepastian,’’ ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




