
Radar Bojonegoro - Perkara korupsi yang membelit mantan kepala desa (kades) harus menjadi pembelejaran penting. Penyelewengan terhadap uang negara membawa eks Kades terancam hukuman berat. Namun, setiap tahun selalu ada temuan eks kades ditahan gegara korupsi anggaran desa.
Seperti dialami mantan Kades Trucuk Danang Puji Asmoro. Sidang digelar kemarin (18/3), tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6,5 tahun. Tuntutan berat ini setelah dugaan korupsi APBDes Trucuk 2018 dan 2019 itu, terdakwa dinilai melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Sidang tuntutan digelar hari ini (kemarin), JPU menuntut terdakwa Danang Puji Asmoro pidana penjara 6,5 tahun,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sutikno. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan tiga bulan. Juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 780,2 juta subsider pidana penjara 3,5 tahun.
Berdasar fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan primer yakni pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Motif terdakwa ialah mengambil alih pengelolaan keuangan desa. Terdakwa tidak melibatkan perangkat desa dan juga tidak membentuk tim pelaksana (timlak). Terdakwa hanya menunjuk anggota timlak secara lisan untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan di desa.
Tindakan tersebut jelas melanggar, karena pembentukan timlak harus ada surat keputusan (SK) kades. “Penunjukan timlak hanya secara lisan, padahal seharusnya wajib ada SK dari kades,” bebernya.
Perlu diketahui, eks Kades Trucuk ditetapkan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro pada 10 Oktober 2020. Penyidik menahan Danang Puji Asmoro. Kemudian tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke kejari pada 3 Desember 2020.
Sidang pertama berlangsung pada 17 Desember 2020. Jawa Pos Radar Bojonegoro, belum mendapat konfirmasi dari penasihat hukum terdakwa. Kebetulan sidang ini, terdakwa didampingi penasihat hukum dari Pusbakum PN Tipikor Surabaya.
Sementara itu, seharusnya kemarin mantan Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu Mukti Ali juga menjalani sidang kemarin. Namun, ternyata berkas tuntutan JPU belum siap. Sehingga sidang tuntutan ditunda pekan depan. “Karena JPU-nya sakit, jadi tuntutan untuk terdakwa Mukti Ali belum siap. Sehingga dijadwalkan sidang tuntutannya minggu depan,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




