Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akhirnya, Raperda Hiburan Digabung Perda Kepariwisataan

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Akhirnya, Raperda Hiburan Digabung Perda Kepariwisataan
Akhirnya, Raperda Hiburan Digabung Perda Kepariwisataan

Radar Bojonegoro - Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan hiburan terpaksa berhenti di tengah jalan. Debat panjang dan pembahasan yang alot memastikan raperda akan dilakukan harmonisasi atau digabung. ‘’Setelah melalui pembahasan yang alot dan cukup lama. Maka, ditetapkan dilakukan harmonisasi itu,’’ kata Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto kemarin.


Pansus Tiga DPRD dan pemkab melaksanakan pembahasan raperda penyelenggaraan hiburan kemarin (17/3). Hasil pembahasan menyepakati bahwa raperda inisiatif tentang penyelengaraan hiburan akan diharmonisasi dengan perda lama. Yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.


Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto menjelaskan, pembahasan ra perda penye lenggaraan hiburan memang cukup lama. Pemkab menyatakan raperda inisiatif itu sama dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Sedangkan, pansus menganggap perda kepariwisataan sudah tidak sesuai perkembangan zaman. ‘’Sehingga, perlu perda baru untuk mengatur secara spesifik. Terutama tentang penyelenggaran hiburan,’’ ujarnya.


Setelah melalui perdebatan cukup panjang. Akhirnya, muncul opsi dilakukan harmonisasi. Yakni, melakukan perubahan perda kepariwisataan itu. Perubahan perda itu akan mema sukan pasal-pasal raperda tentang penyelenggaraan hiburan ke dalam perda kepariwisataan. Terutama pasalpasal belum ada di perda itu. Sehingga, kekurangan di perda kepariwisataan bisa dilengkapi.


Rencananya, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 itu itu tidak bisa langsung tahun ini. Melainkan harus dimasukkan Program Pembuatan Perda (Propemperda) 2022 mendatang. Pansus mengakui raperda penyelenggaraan memang mirip dengan perda kepariwisataan.


Sebab, menginduk pada undang-undang yang sama. Yakni, undang-undang kepariwisataan. Namun, raperda penyelanggaraan hiburan ini lebih spesifik. Yakni, spesifik mengatur tentang hiburan. Asisten 1 Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito menjelaskan, setelah melalui pembahasan panjang, diputuskan dilakukan harmonisasi. Yakni, mengga bungkan raperda inisiatif dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016.


Sehingga, perda kepariwisataan itu akan dilakukan perubahan. ‘’Perubahannya diagendakan tahun depan,’’ tuturnya. Joko menjelaskan, ada sejumlah pasal di raperda penyelenggaraan hiburan mirip dengan perda kepariwisataan. Sehingga, pembahasan berjalan cukup lama. Sebelum akhirnya disepakati dilakukan harmonisasi.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer