
Radar Bojonegoro - Kawasan pertanian dan permukiman menjadi pembahasan krusial dalam pembahasan revisi perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Dua sektor ini perlu ditata agar pertanian produktif berkelanjutan ini tetap berjalan seiring derasnya pendirian permukiman. Kawasan Dander dan Kapas rencananya akan ditempatkan sebagai pelebaran kawasan perkotaan. Terutama derasnya sektor properti.
Berdasar pembahasan raperda RTRW ini ada 85 ribu hektare lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan. Lahan pertanian itu tidak bisa beralih fungsi. Baik untuk perumahan maupun kawasan lain. ‘’Lahan pertanian berkelanjutan itu hanya untuk pertanian. Tidak bisa beralih fungsi,’’ kata Ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Sigit Kushariyanto kemarin (14/3).
Lahan seluas itu terbagi di 28 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki luas lahan pertanian berkelanjutan yang berbeda-beda. Setiap kecamatan sudah ditentukan, namun masih dibahas oleh tim raperda. Sigit menjelaskan, ditetapkannya kawasan lahan pertanian berkelanjutan untuk menjaga pasokan pangan di masa mendatang.
Selama ini, Bojonegoro dikenal sebagai lumbung pangan dan energi. Sehingga, pemerintah wajib melindungi lahan pertanian. Terutama untuk masa depan. ‘’Kalau lahan pertanian terus berkurang akan mengancam ketahanan pangan,’’ tutur wakil ketua komisi B DPRD itu.
Selama ini, sejumlah lahan pertanian banyak beralih fungsi. Baik jadi perumahan, perkantoran, industri, maupun kawasan bisnis. Bahkan, itu terjadi di lahan-lahan subur. Kondisi itu dikhawatirkan bisa memicu masalah pangan masa depan. Politikus Golkar itu menjelaskan, lahan-lahan ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan tanahnya subur.
Hasil panennya cukup bagus. Sehingga, harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian. Bagaimana dengan kawasan permukiman wilayah kota? Menurut Sigit, arah pembangunannya nanti tidak hanya di Kecamatan Dander.
Namun, kawasan kota akan melebar hingga Kecamatan Kapas. Menurut Sigit, setiap kecamatan juga ditentukan kawasan perumahan. Sehingga, tidak hanya terpusat di wilayah kota dan sekitarnya. Terpusatnya perumahan di wilayah kota dan sekitarnya membuat harga tanah semakin mahal. ‘’Ini nanti yang akan ditata. Sehingga, bisa merata,’’ jelasnya.
Selain itu, pada RTRW yang baru juga ditentukan sejumlah kawasan lain. Seperti kawasan wisata, usaha kecil menengah (UKM), dan kawasan minyak dan gas (migas). Penetapan kawasan itu akan berlaku hingga 2041 mendatang. Camat Kapas Agus Herdianto mengatakan, selama ini Keca matan Kapas memang dilirik para pengembang perumahan. Itu terlihat banyaknya berdiri perumahaan di wilayah di timur Kecamatan Kota ini beberapa tahun terakhir.
Namun, yang berdiri baru sebatas perumahan pribadi. Yakni, perorangan yang menjual tanah dan rumah dengan cara dikapling. Perumahan-perumahan kecil itu ada di sejumlah desa. Seperti Ngampel, Sambiroto, dan Tikusan. Namun, desa-desa lainnya juga mulai bermunculan. Pendirian permukiman ini belum skala perumahan besar dari perusahaan properti seperti di Kecamatan Dander. ‘’Perumahan yang besar-besar selama ini di Dander,’’ jelasnya.
Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Chusaifi Ivan belum bisa memberikan banyak keterangan mengenai raperda itu. Alasannya, pembahasan masih belum selesai. Pembahasanya juga didampingi konsultan dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. ‘’Pembahasan masih akan dilanjutkan lagi,’’ jelasnya.
Pembahasan raperda RTRW ini harus segera dituntaskan. Batas waktu diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) hanya sampai akhir April. Karena itu, pemkab dan DPRD harus kompak dan serius mengebut pembahasan raperda urgen ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




