Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyek Desa Lebih Banyak Serap Tenaga Kerja Dibanding Sektor Migas

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Proyek Desa Lebih Banyak Serap Tenaga Kerja Dibanding Sektor Migas
Proyek Desa Lebih Banyak Serap Tenaga Kerja Dibanding Sektor Migas

Radar Bojonegoro - Proyek-proyek desa berupa infrastuktur menjadi instrumen penting menyerap tenaga kerja. Pemerintah desa (pemdes) harus bisa merealisasikan. Sebab, target penciptaan 100 ribu lapangan kerja sejak 2018 hingga saat ini baru tercapai 60 persen atau 60.636.


Pencapaian target 100 persen itu diperkirakan pada 2023 mendatang. Karena penciptaan 100 ribu lapangan kerja itu salah satu dari 17 program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bojonegoro 2018-2023.


Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Bojonegoro Slamet menerangkan, penyerapan tenaga kerja sejak 2018 hingga saat ini cenderung fluktuatif. Kalau hitungan ideal mencapai 100 ribu lapangan kerja selama lima tahun butuh minimal 20 ribu lapangan kerja per tahunnya.


“Namun, realisasinya jumlah penyerapan tenaga kerja masih fluktuatif. Pada 2018 menyerap 16.545 tenaga kerja, pada 2019 serap 26.024 tenaga kerja, lalu 2020 turun lagi serapannya sebanyak 18.067 tenaga kerja,” terangnya.


Data serapan tenaga kerja milik dinperinaker tersebut dibagi delapan sektor. Di antaranya sektor formal, informal, migas, proyek desa, padat karya, lembaga pelatihan kerja (LPK), organisasi perangkat daerah (OPD) atau badan usaha milik daerah (BUMD), dan sektor bursa kerja khusus (BKK).


Berdasar data tersebut penyerapan tenaga kerja tertinggi pada sektor proyek desa, OPD/BUMD, dan migas. Di sektor proyek desa, pada 2018 serap 7.500 tenaga kerja, pada 2019 serap 9.174 tenaga kerja, dan pada 2020 serap 9.012 tenaga kerja.


Sedangkan, sektor OPD/BUMD, pada 2018 serap 768 tenaga kerja, pada 2019 serap 9.155 tenaga kerja, dan pada 2020 serap 1.537 tenaga kerja. “Kemudian sektor migas pada 2018 serap 2.567 tenaga kerja, pada 2019 serap 2.064, dan pada 2020 serap 4.172,” imbuh Slamet.


Ia menambahkan, sebenarnya sektor formal tiap tahunnya mampu menyerap banyak tenaga kerja, tetapi karena dampak pandemi Covid-19, serapan pada 2020 turun. Di sektor formal pada 2018 serap 2.687 tenaga kerja, pada 2019 serap 3.630 tenaga kerja, dan pada 2020 hanya serap 860 tenaga kerja.


“Sektor formal ini para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau instansi di dalam negeri,” bebernya. Bahkan, pada 2020 lalu penyelenggaraan bursa kerja (job fair) digelar secara online. Begitupun tahun ini, job fair tetap digelar secara online.


Sementara itu, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bojonegoro meningkat. TPT pada 2018, 3,32 persen; pada 2019, 3,70 persen; dan pada 2020 naik menjadi 5,60 persen. “Karena itu, semoga tahun ini lebih banyak lagi perusahaan berpartisipasi di job fair secara online. Sehingga secara bertahap bisa menurunkan angka TPT,” jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer