Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wisata Puthuk Kreweng, Bagi Hasil Perhutani 30 Persen

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Wisata Puthuk Kreweng, Bagi Hasil Perhutani 30 Persen
Wisata Puthuk Kreweng, Bagi Hasil Perhutani 30 Persen

Radar Bojonegoro - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bojonegoro akan menerima sharing profit (bagi hasil) sekitar 30 persen dari pengelolaan objek wisata Puthuk Kreweng di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Proses izin pengelolaan lahan sekitar 7,1 hektare itu diajukan sejak Juli tahun lalu. Kemarin (10/3) persetujuan pasif dari Perhutani sudah turun.


Namun, tiket masuk belum diber lakukan, karena perjanjian kerja masih diusulkan ke Perhutani Jawa Timur. Kades Mojodelik, Kecematan Gayam Yuntik Rahayu mengatakan, izin sementara pemanfaatan lahan hutan sudah didapat. Namun, tetap menunggu perjanjian kerja sama untuk pemberlakuan tiket masuk. “Perjanjian kerja sama sudah ditanda tangani sejak dua Minggu lalu,” katanya via ponsel kemarin (10/3).


Yuntik menjelaskan, semua persyaratan sudah dilengkapi. Termasuk perjanjian sharing pendapatan. Skemanya, Perhutani akan mendapat 30 persen, sedangkan 70 persen akan diterima LMDH Pokdarwis dan desa. Saat ini, tiket sudah dicetak. Nantinya pengunjung akan dikenakan tarif Rp 5.000. “Masih dalam pembangunan terus,” ujarnya kades perempuan itu.


Administratur KPH Bojonegoro Hilman mengatakan, Puthuk Kreweng sudah ada persetujuan pasif. Disetujui sebagai objek wisata hanya melengkapi sarana prasarana. Pertama, mengajukan belum ada loket dan toilet, sekarang sudah ada. Perjanjian kerja sama antara Perhutani KPH Bojonegoro dengan LMDH sudah dibuat.


Kemudian diusulkan ke tingkat divisi regional Jawa Timur. Namun, persetujuan pasif Jakarta sudah. “Perjanjian sedang diproses,” ungkap Hilman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Budiyanto dikonfirmasi terpisah mengatakan, Puthuk Kreweng pengajuannya hampir bersamaan dengan Kahyangan Api. “Motivasi dan semangat pemdes untuk membangun wisata besar,” ujarnya.


Menurut Budiyanto, objek wisata dikelola desa sifatnya terbuka atau alam, diperbolehkan buka. Namun, harus berkoordinasi dengan dinas. Kemudian diperiksa kesiapan melayani pengunjung selama pandemi korona. “Mareka siap boleh buka,” tegasnya. Budiyanto mengaku objek wisata buka langsung tanpa berkoordinasi dengan dinas diperbolehkan. Namun, ketika terjadi sesuatu pihaknya tidak bisa mengetahui. Tujuan koordinasi agar penggelola objek wisata di Bojonegoro satu persepsi. Berwisata sehat di tengah pandemi.


“Objek wisata yang berkoordinasi akan kami dampingi,” tandasnya. Dalam pandemi Covid-19, kata dia, keselamatan menjadi utama. Terkait PAD menjadi nomor dua. Pembukaan objek wisata menyesuaikan dengan penyebaran virus korona. “Ketika zona hijau bisa leluasa, namun jika zona oranye dibatasi lagi,” pungkasnya. (irv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer