
Radar Bojonegoro - Siswa kelas 12 madrasah aliyah (MA) Senin (15/3) depan mulai menggelar ujian madrasah (UM). Ujian ini penting karena salah satu penilaian kelulusan. Rerata sistem pelaksanaannya bakal menerapkan tatap muka terbatas.
Kepala MAN 1 Bojonegoro M. Saifuddin mengatakan, pelaksanaan UM lembaga MA mulai 15-25 Maret. Berlangsung serentak se Bojonegoro. Menggunakan aplikasi berbasis smartphone dengan sistem tatap muka terbatas.
‘’Kalau di KKM (kelompok kerja madrasah) MAN 1 (beberapa lembaga MA lain di bawahnya) sepakat luring berbasis smartphone,” katanya kemarin (9/3). Menurut dia, penerapan tatap muka terbatas pada UM mengacu protokoler kesehatan zona kuning. Semua siswa melaksanakan ujian di madrasah.
Karena momen tersebut, siswa kelas 10 dan 11 melaksanakan kegiatan belajar secara daring di rumah. ‘’Langsung masuk semua. Kan nanti kelas 10 dan 11 tidak masuk ke sekolah,” ujar dia.
Udin, sapaannya, menyampaikan meski berbasis smartphone, siswa tetap mengerjakan ujian di madrasah agar bisa mengawasi. Setiap ruang kelas diisi 20 peserta. Sehari siswa akan mengerjakan dua mata pelajaran (mapel).
‘’Minggu kemarin kami juga sudah melakukan uji coba ujiannya. Sebagai persiapan,” tandasnya. Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, lembaga MA lebih duhulu menggelar UM. Nanti akan berlanjut MTs dan MI. Seiring rentang waktu UM jenjang MI hingga MA secara nasional mulai dari 15 Maret sampai 10 April.
‘’Sistemnya nanti semua online (berbasis smartphone). Tapi, ada yang masuk tatap muka,” jelasnya. Menurut dia, pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan zona kuning. Yakni maksimal 50 persen setiap kelasnya. Kalaupun ada siswa menger jakan di rumah, pihak madrasah juga harus mengawasi. Menyesuaikan peta dan kondisi di lingkup madrasah.
‘’Pertimbangannya kalau di rumah, ada potensi siswa mendapat dampingan dalam tanda kutip dari orang tua atau saudara. Sementara ini statusnya ujian,” tutur dia.
Wahid menjelaskan, pelaksanaan UM menjadi wewenang setiap madrasah. Pihaknya sebatas pengawasan pelaksanan. Dan membentuk tim perumus naskah soal bersifat high order thinking skills (HOTS) di tingkat kabupaten. ‘’Tapi, kalau madrasah ingin membuat soal sendiri juga tidak masalah. Asalkan tetap berbasis HOTS. Ratarata mengadopsi soal dari tim yang kami buat,” ungkap dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




