Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Setor LHKPN, KPK Soroti 42 Anggota DPRD

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Belum Setor LHKPN, KPK Soroti 42 Anggota DPRD
Belum Setor LHKPN, KPK Soroti 42 Anggota DPRD

Radar Bojonegoro - Kepatuhan anggota DPRD Bojonegoro melaporkan harta kekayaannya ternyata masih rendah. Data dipaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (9/3), tingkat kepatuhan wakil rakyat pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) baru 16 persen. Berarti dari 50 anggota DPRD, baru delapan legislator yang melaporkan LHKPN. Selebihnya, 42 anggota DPRD belum setor data LHKPN.


Tentu, anggota DPRD yang belum melaporkan bakal menjadi sorotan KPK. Kepala Satuan Tugas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto menjelaskan, pelaporan LHKPN berakhir 31 Maret nanti. Karena itu, pejabat Pemkab Bojonegoro atau anggota DPRD yang belum melaporkan segera melakukan.


‘’Ya diingatkan untuk segera melaporkan. Terutama anggota DPRD yang masih rendah pelaporannya,’’ katanya kemarin. Meski, KPK tidak memberikan sanksi, namun bakal memberikan catatan khusus pejabat atau anggota DPRD belum menyerahkan LHKPN. ‘’Akan menjadi catatan kami, kenapa kok tidak lapor,’’ ujarnya usai rapat koordinasi dengan delapan kepala daerah di pendapa Pemkab Bojonegoro kemarin.


Mereka yang tidak melapor, tutur Edy, akan dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan. Dia memastikan, hingga kemarin baru ada delapan melaporkan LHKPN, masih ada 42 anggota DPRD setor laporan harta kekayaannya.


Kepatuhan LHKPN anggota DPRD Kota Ledre ini terendah di antara sembilan kabupaten/kota di wilayah Bakorwil Bojonegoro. Tertinggi adalah DPRD Kota Kediri, dari 30 orang anggota DPRD semuanya sudah melaporkan. Kabupaten Lamongan menempati urutan keenam, 23 anggota DPRD melaporkan LHKPN. DPRD Tuban masuk urutan ketujuh. Dari 50 orang, baru 20 orang yang melaporkan.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengakui masih banyaknya anggota dewan belum melaporkan LHKPN. ‘’Kami targetkan 15 Maret nanti sudah lengkap semua,’’ jelasnya.


Sukur melanjutkan, laporan LHKPN meliputi semua harta kekayaan. Meliputi aset tanah, rumah, mobil, hingga tabungan di bank. Semua itu dilaporkan di LHKPN. Sebab, setiap tahun nilainya berubah. Baik berkurang maupun bertambah. ‘’Jadi, perubahan itu bisa diketahui di LHKPN,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dorong Produktivitas Pertanian, Sally Atyasasmi Salurkan Bantuan Benih Padi

Dorong Produktivitas Pertanian, Sally Atyasasmi Salurkan Bantuan Benih Padi

Sally mengatakan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran penting bagi masa depan perekonomian Bojonegoro.

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer