
Radar Lamongan - SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akhirnya diserahkan kemarin (2/3). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lamongan Bambang Hadjar mengatakan, semua pegawai dikontrak sama lima tahun.
Selama dikontrak, para pegawai tersebut harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sesuai isi perjanjian tertulis itu. Pemerintah berhak memutus kontrak pegawai apabila meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai, dan terjadi perampingan organisasi atau pengurangan pegawai.
‘’Mereka sewaktu-waktu bisa diputus apabila terjadi hal di atas, dan bisa diputus secara tidak hormat apabila melakukan tindak kriminal dan dihukum kurungan,” terangnya. Bambang mengatakan, kontrak pemerintah diberikan sama. Kecuali, mereka yang sudah masuk batas usia pensiun (BUP). Kontraknya lebih singkat, sampai perhitungan dua tahun sebelum purna.
Sementara guru atau tenaga kependidikan yang usianya dua tahun jelang purna, tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Tenaga PPPK yang dikontrak kemarin terdiri atas 181 tenaga pendidik, 63 tenaga kesehatan, dan 104 tenaga pertanian.
“Setelah mendapatkan SK, semua haknya diberikan sesuai dengan yang tertuang dalam Perpres,” tutur Bambang. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meminta semua pegawai yang mendapatkan SK agar memompa semangat dengan meningkatkan kinerja untuk kemajuan Lamongan.
Mereka harus menjadi contoh untuk lingkungan kerja dan masyarakat. “Mereka yang saya lantik ini sebagian sudah mengabdi sebelumnya untuk Lamongan, sehingga saya meminta agar mereka meningkatkan kinerja sebagai bukti kecintaannya,” pintanya.
Menurut dia, ASN wajib meningkatkan kompetensinya agar kinerja pemerintahan semakin bagus dan bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat. “Kita tingkatkan pelayanan publik, inovasi-inovasi, dan menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




