
Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro memasang target pencairan bantuan keuangan desa (BKD) dimulai bulan ini. Namun, persiapannya masih belum tuntas. Salah satu kendalanya, sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Selain itu, desa belum ada yang mengajukan pencairan. Sesuai mekanismenya, pencairan BKD sekitar Rp 452 miliar untuk 252 desa tersebar di 28 kecamatan itu dua tahap. Setiap tahapan 50 persen dari pagu. ‘’Hingga kini SIPD masih belum sempurna,’’ ujar Kepala Badan Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah kemarin (28/2).
Luluk menjelaskan, setelah sistem SIPD siap, proses pencairan bisa segera dimulai. Sebab, pihaknya sudah siap dengan pencairan bantuan yang nilainya mencapai Rp 452 miliar itu. SIPD adalah program baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hingga kini program itu masih belum sempurna. Belum sempurnanya SIPD sempat membuat gaji ASN tertunda pada Januari lalu. Proses pencairannya, seperti dana desa (DD). Yakni, diajukan dulu ke kecamatan. Setelah itu diajukan ke OPD teknis. Setelah diverifikasi oleh OPD teknis, diajukan ke BPKAD untuk proses pencairan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmudin menjelaskan, target pencairan BKD adalah Maret ini. Berharap prosesnya bisa segera selesai. Sehingga, bisa segera dituntaskan. Proses verifikasi pengajuan BKD itu ada di OPD teknis.
Misalnya, BKD dengan fokus pem bangunan jalan dan jembatan verifikasinya ada di dinas pekerjaan umum (DPU) bina marga dan penataan ruang. Sedangkan di pembangunan irigasi ada di DPU Sumber daya air (SDA). ‘’OPD teknis yang melakukan verifikasi,’’ jelasnya.
Menurut dia, perbup tentang BKD itu juga sudah siap. Dalam regualsi baru, besaran dana pendamping yang harus disiap kan maksimal hanya 5 persen. Pada perbup sebelumnya sekitar 10 persen. Anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, dengan besaran maksimal 5 persen itu desa tidak akan mampu melaksanakan program BKD itu.
Sebab, syarat dana pendamping yang mencapai 10 persen itu sangat memberatkan. ‘’Saya kira kalau maksimal 5 persen itu sudah tepat,’’ katanya terpisah. Menurut Lasuri, proses pencairan BKD harus segera dimulai. Sehingga, proses pengerjaanya tidak molor. Terutama bagi desa yang memilik jatah BKD cukup besar. Mulai Rp 2 miliar hingga Rp 9 miliar.
‘’Kalau terlalu lama belum cair kami khawatir waktunya tidak cukup,’’ imbuhnya. BKD, lanjutnya, akan cair dalam dua tahap. Rinciannya, setiap tahap 50 persen. pencaiaran tahap kedua setelah tahap pertama selesai dikerjakan. Karena itu, tahap pertama harus segera cair.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




