
Radar Bojonegoro - Adaptasi masa new normal di tengah pandemi Covid-19 memaksa seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku bisnis bersiap diri. Bukan hanya memutus penularan wabah global, namun juga menjaga kesinambungan bisnis itu sendiri. Salah satu upaya ditawarkan pemanfaatan teknologi digital di sektor konstruksi.
Ketua Komite Tetap Konstruksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Ryan Sutanto menuturkan, peran teknologi digital membantu dunia konstruksi masa pandemi maupun ketika memasuki new normal. Prinsipnya baik owner, arsitek dan kontraktor tetap bekerja sesuai adaptasi norma-norma baru.
Tentunya, adaptasi ini disesuaikan mengurangi kontak fisik dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Menurutnya pandemi Covid-19 mengakibatkan terhambatnya supply chain material proyek akibat pabrik menurunkan kapasitas produksi dan enggan memperbesar stok.
”Karena itu kami membuat software manajemen konstruksi bernama Progresi. Pengerjaan proyek dari sejak perencanaan dan pengawasan proyek dilakukan secara daring melalui handphone,” ujar Ryan dalam webinar digelar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) bersama Kadin Kota Surabaya dan Perhimpunan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) - bertajuk New Now: Sektor Properti danKonstruksi di Indonesia di Surabaya pada Rabu 29 Juli 2020.
Webinar dihadiri lebih dari 200 peserta terdiri dari pelaku usaha dan civitas akademika, Ketua Umum Kadin Surabaya Andi Affandi,S.M, M.MT berharap melalui komunikasi virtual ini bukan hanya formalitas belaka. Namun, semua pemangku kepentingan menerapkan dari kaidah ilmu diperoleh. Selain itu, Andi berharap terdapat peluang kerja sama antara Kadin Surabaya dengan ITS dan pelaku industri konstruksi dan properti kedepan.
Wakil Purek IV ITS Bambang Pramujati, PhD mengatakan, pandemi Covid-19 memberi efek domino seluruh properti di seluruh dunia. Bukan sektor properti terdampak, namun juga sektor lain terkait seperti industri MICE. Para pelaku bisnis harus beradaptasi, misalnya menggencarkan promosi dan pemasaran melalui media sosial.
Juga dengan ITS, menurut Bambang, kampus sebagai sarana riset dan penelitan lebih beriorientasi kebutuhan dan manfaat akan diperoleh masyarakat. Misalnya desain produk properti dibutuhkan bukan lagi berkaitan dengan kenyamanan. Di era adaptasi norma-norma baru faktor keamanan dan kesehatan juga menjadi penentu.
Menurutnya, desain gedung harus dipastikan mempertimbangkan sirkulasi udara yang baik. Tidak menggantungkan penggunaan air conditioner (AC).
Ryan kembali menjelaskan, stakeholders dapat memonitor proyek secara realtime berbasis data, visual, dan analisa dengan teknologi cloud system terintegrasi secara terstruktur dan akurat. Aplikasi ini dapat mengidentifikasi isu berpotensi berdampak kepada jadwal juga budget konstruksi.
”Mereka dapat berdiskusi dan mengukur isu-parameter proyek baik biaya, mutu, waktu, kesehatan, keselamatan dan Kesejahteraan (K3) manusia bekerja. Dengan informasi terus di uptodate efisiensi, dan percepatan komunikasi semua stakeholder lebih mudah dilakukan. Lebih penting melalui teknologi, akan membangkitkan keputusan berbasis data dan meningkatkan produktivitas,” jelas Ryan yang juga praktisi konstruksi sejak 10 tahun terakhir.
Ryan mengingatkan tanpa wabah pandemi pun sektor konstruksi menghadapi persoalaan serius. Merujuk sebuah riset global salah satu indikatornya adalah rendahnya produktivitas lebih dua kali dibandingkan sektor manufaktur. Padahal keduanya memiliki kemiripan seperti tenaga kerja yang intensif, penggunaan peralatan dan teknologi yang masif.
Hal ini disebabkan sekitar peluang 50 persen pengerjaan proyek konstruksi mengalami cost over budget yang disebabkan kesalahan tata kelola dan operasional. Gilirannya menyebabkan waktu pengerjaan mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan. Sementara, sejak 20 tahun terakhir mengalami kenaikan upah tenaga kerja lebih dari 100 persen.
Sektor konstruksi juga berkontrubsi 20 persen terhadap ekosistem. Adapun 8 dari 100 tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Ini fenomena umum,” terang Ryan seraya mengutarakan latar belakang dibuatnya platform proges ini sebagai pentahapan menuju konstruksi 4.0 sekaligus guna mencegah terjadinya kesalahan dalam perencanaan dan administrasi proyek.
Kaprodi Pascasarjana ITS I Putu Artama Wiguna, MT, Ph.D, mengatakan, para pelaku konstruksi dapat menerapkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 2/IN/M /2020 tentang protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggara jasa konstruksi.
Di antaranya penyediaan tempat ibadah yang dibatasi jumlah pada jalur akses dan peserta dan menggunakan jamaah alas sendiri. Juga penyediaan transportasi pekerja , mass/bareak, dan petugas, penyediaan makanan dan fasilitas toilet umum.
Meski diakui terdapat sejumlah tantangan di lapangan seperti kesadaran SDM terkait protokol kesehatan. “Misalnya seorang tukang atau mandor tentu akan kesulitan menggunakan masker. Atau kalau toh dipakai tidak proposional. Selain itu kewajiban menyediakan karantina 7 hari bagi pekerja luar kota yang akan menganggu pekerjaan. Memang dibutukan satgas Covid-19 yang aktif melakukan sosialiasi,” terangnya.
Dia juga tidak menampik Instruksi Menteri PUPR ini tidak memuat sanksi apabila pelaku konstruksi mengindahkan protokol kesehatan. Namun, apabila tenaga kerja terpapar Covid-19, maka pelaku usaha itu sendiri yang mengalami kerugian financial karena pengerjaan proyek akan terhenti.
Rumahkan 4,1 juta pekerja
Ketua Umum REI Totok Lusida mengakui, industri properti menjadi sektor yang paling terdampak akibat wabah pandemi Covid-19 mulai terjadi sejak Maret 2020. Hingga tiga pekan lalu industri properti telah merumahkan 4,1 juta pekerja.
Meski pemerintah telah melakukan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun hal tersebut belum berdampak iklim bisnis industri properti. Misalnya mal masih mengalami penurunan hingga 85 persen. Juga okupansi hotel anjlok 90 persen. Sementara perkantoran 74,6 persen. Adapun penjualan rumah hunian turun antara 50-80 persen.
Menurutnya, hanya segmen penyediaan rumah rakyat atau bersubdisi yang masih bertahan di masa pandemi Covid-19. Bahkan konsumen sangat antusias terutama di daerah. Setidaknya, pengembang di segmen ini 5.507 merupakan UMKM dengan modal di bawah Rp 10 miliar.
REI, sambung Totok, telah mengusulkan agar perbankan berkenan melaksanakan restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektabilitas pengembang. Hanya saja usulan tersebut terkendala karena dari 300.000 debitur merupakan karyawan kontrak. “Sekitar 90 peren dari mereka yang melakuan restrukturisasi kredit,” jelasnya.
Selain itu, REI mengusulkan penghapusan dan keringanan BPHTB ke Pemkot Surabaya. Namun usulan tersebut ditolak DPRD, meski Pemkot telah menyetujuinya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

