Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parpol Penerima Bantuan Politik Segera Diaudit BPK

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Parpol Penerima Bantuan Politik Segera Diaudit BPK
Parpol Penerima Bantuan Politik Segera Diaudit BPK

Radar Bojonegoro - Partai politik (parpol) penerima dana bantuan politik (banpol) harus bersiap dimintai keterangan atau konfirmasi. Sebab, penggunaannya selama 2020 segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Pelaksanaan audit dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro. Karena masih audit, tentu banpol tahun ini belum bisa dicairkan. Namun, apabila dalam audit ditemukan tidak kesesuaian, tentu bakal diperiksa lebih intens.


‘’Audit akan dilakukan bulan ini,’’ ujar Sekretaris Bakesbangpol Bojonegoro Aunur Rofiq kemarin. Rofiq menjelaskan bahwa audit dilakukan rutin setiap tahun. Harus dilakukan karena banpol adalah uang negara. Sehingga, penggunaannya harus dilakukan audit oleh BPK. Hasil audit untuk mengetahui peruntukan dana banpol itu.


Jika tidak sesuai peruntukan, parpol akan diminta mengembalikan. ‘’Jika tidak sesuai peruntukan akan jadi temuan. Bisa diminta mengembalikan,’’ tutur mantan kabid di dinas pendidikan itu. Peruntukan banpol untuk operasional parpol dan pendidikan politik. Yakni, parpol bisa melakukan pendidikan politik di konstituennya. Besarannya 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional.


Audit itu sebagai syarat parpol mengajukan banpol tahun ini. Jika hasil audit dinyatakan tidak bermasalah, parpol bisa mengajukan banpol berikutnya. ‘’Saat ini adalah masa audit. Setelah itu selesai baru pengajuan lagi,’’ jelasnya.


Audit dilaksanakan di bakesbangpol karena parpol sudah mengirimkan laporan penggunaan banpol. ‘’Nanti auditnya di sini. Bukan di parpol,’’ jelasnya. Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Bojonegoro Warsono menambahkan bahwa saat ini banpol memang masih persiapan audit. Sehingga, tahapan pencairan banpol tahun ini masih belum dilaksanakan. ‘’Tahun ini masih belum,’’ jelasnya.


Tahun ini besaran banpol yang diterima parpol masih sama seperti tahun lalu. Yakni, Rp 1.500 per suara. Tidak ada tambahan. Kenaikan banpol ditentukan langsung keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Banpol diberikan pada parpol memiliki wakil di DPRD. Semakin banyak perolehan suara, tentu besaran banpol diterima juga semakin besar.


PKB adalah penerima banpol paling banyak karena pemenang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 di Bojonegoro. PKB menerima Rp 207,2 juta. Disusul Golkar Rp 141,2 juta, Partai Demokrat Rp 140,2 juta. PDIP Rp 124,9 juta. Partai Gerindra Rp 117,1 juta. PAN Rp 64,3 juta.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer