Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SMA dan SMK Swasta Belum Terima Subsidi SPP

I
Penulis: Indra Gunawan❯
SMA dan SMK Swasta Belum Terima Subsidi SPP
SMA dan SMK Swasta Belum Terima Subsidi SPP

Radar Bojonegoro - Dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) atau subsidi SPP pada triwulan pertama telah turun. Namun, baru di lembaga SMA, SMK, dan SLB negeri. Sementara, untuk sekolah swasta masih dalam proses.


Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Jatim Wilayah Bojonegoro dan Tuban Adi Prayitno mengatakan, lembaga negeri sudah menerima BPOPP triwulan pertama tahun ini. Penyaluran ke rekening sekolah masing-masing per 19 Januari lalu. ‘’Sekolah swasta belum. Masih menanti SK (surat keputusan) Gubernur Jatim,” katanya kemarin (4/2).


Menurut dia, lembaga swasta pencairannya belum tentu serentak seperti sekolah negeri. Bisa bertahap tergantung kelengkapan dokumen persyaratan. Mulai dari pengajuan proposal, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah (RKAS). Termasuk rekomendasi penyaluran dana hibah, nota perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga pakta integritas.


‘’Kalau sudah terpenuhi (persyaratan), baru disalurkan (seiring ada SK penetapan gubernur),” ujar mantan Kacabdisdik Jatim Wilayah Nganjuk itu.


Adi memastikan, sebanyak 46 lembaga SMA, SMK, dan SLB negeri sudah menerima dana BPOPP di awal tahun ini. Meliputi 20 SMA, 19 SMK, serta tujuh SLB. Setiap lembaga menerima besaran berbeda-beda, sesuai perhitungan dari setiap jumlah siswa.


Prinsipnya sesuai surat edaran SE Gubernur Jatim, setiap siswa SMA senilai Rp 95 ribu, SMK teknik Rp 170 ribu, SMK nonteknik Rp 135 ribu, dan siswa SLB Rp 150 ribu. Namun, meski itungan besarannya sesuai siswa, dana BPOPP diperuntukkan bagi sekolah sebagai biaya operasional.


Disinggung akankah terjadi efisiensi terhadap dana BPOPP seperti tahun lalu? Adi menambahkan belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Saat ini Disdik Jatim baru mengalokasikan anggaran untuk enam bulan. Atau triwulan pertama dan kedua. Untuk sisanya diusulkan saat perubahan anggaran atau P-APBD.


‘’Saat ini manfaatkan betul kegiatan pendidikan yang penting. Utamanya menyokong kebutuhan operasional pembelajaran di tengah pandemi,” tuturnya. Mengingat kata dia, pencairan dana BPOPP tahun ini lebih cepat dibanding sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya cair akhir triwulan. Namun, kini sudah di awal triwulan. Sedianya memang telah menjadi atensi melakukan percepatan pencairan.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer