Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ujian Kelas 12 Dikelola Sekolah atau Disdik?

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Ujian Kelas 12 Dikelola Sekolah atau Disdik?
Ujian Kelas 12 Dikelola Sekolah atau Disdik?

Radar Bojonegoro - Lembaga SMA dan SMK masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan ujian sekolah untuk siswa kelas 12. Ujian ini sebagai salah satu acuan kelulusan, selain akumulasi nilai rapor, serta portofolio penugasan.


Informasinya ada perubahan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim. Tahun lalu, bernama ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone (USPBKS), sementara tahun ini menjadi evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone (EHBBKS).


Sementara perlu diketahui, bentuk ujian tersebut berada di bawah naungan Disdik Jatim. Pelaksanaannya terpusat dan serentak. Sehingga sekolah tidak melakukan ujian sekolah secara mandiri.


‘’Prinsipnya ujian sekolah tetap ada. Namun, apakah dikelola satuan pendidikan masing-masing atau dikelola provinsi jadi satu. Masih menunggu kepastian lagi,” kata Wakil Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Bojonegoro Sumarmin kemarin.


Dia membenarkan adanya rencana perubahan nama tersebut. Disdik Jatim telah mengumpulkan perwakilan pihak MKKS se Jatim. Rencananya pelaksanaan ujian akan difasilitasi. Hanya, dulu namanya USPBKS sekarang berganti EHBBKS. ‘’Itu rencananya. Tapi, sampai hari ini masih belum ada kepastian (termasuk berupa juknis). Kalaupun iya akan dilaksanakan tanggal berapa,” ujarnya kemarin.


Menurut pria juga Kepala SMAN 1 Bojonegoro itu, USP BKS tahun lalu merupakan kebijakan pengganti usai dihapusnya ujian sekolah berbasi nasional (USBN). Hampir bersamaan dihapusnya ujian nasional (UN). Namun, USP BKS hanya berlaku untuk sekolah di bawah naungan Disdik Jatim. ‘’Istilahnya ujian sekolah dikelola provinsi,” tandasnya.


Ia menuturkan jika nanti menerap kan ujian tersebut, setiap sekolah tidak lagi menggelar ujian sekolah untuk kelas 12 lagi secara mandiri. Tinggal mengakumulasi hasilnya dengan nilai rapor portofolio penugasan serta bentuk penilaian lainnya untuk menentukan kelulusan siswa.


Sementara Ketua MKKS SMKN Bojonegoro Suyono membenarkan terkait hal tersebut. Namun, secara umum perlu menunggu informasi lebih lanjut dari Disdik Jatim. Mengacu pada tahun lalu ujian tersebut berlangsung sekitar Maret. ‘’Jika sudah ada juknis, pasti nanti ada sosialisasinya,” jelasnya.


Ketua MKKS SMAN Bojonegoro Mashadi mengatakan ujian sekolah tahun ini masih akan berjalan terpusat dari Disdik Jatim. Sama seperti tahun lalu. ”Masih, diganti EHBBKS, juknis belum jadi,” katanya kemarin (1/2).


Menurut dia, pergantian itu sudah pasti. Namun ia masih belum bisa membeberkan latar belakang alasan perubahan nama itu. Termasuk kemungkinan adanya perubahan sistem dan juknis dalam pelaksanaannya dibanding USPBKS tahun lalu. ”Tunggu juknisnya,” ujar pria juga Kepala SMAN 1 Dander itu.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer