Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Disetujui Pemprov, Kenaikan Tarif Parkir Ditunda

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Belum Disetujui Pemprov, Kenaikan Tarif Parkir Ditunda
Belum Disetujui Pemprov, Kenaikan Tarif Parkir Ditunda

Radar Bojonegoro - Pemberlakukan kenaikan tarif parkir berlangganan kembali ditunda. Ini adalah penundaan kali kedua karena awalnya akan diberlakukan pada 2020 lalu. Penundaan terjadi karena belum ada rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait kenaikan itu.


‘’Kami juga sudah menggelar rapat dengan dispenda provinsi. Tapi, masih belum ada kepastian tentang kenaikan tarif parkir berlangganan itu,’’ kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Edy Subroto kemarin (27/1).


Kenaikan tarif parkir berlangganan itu sebenarnya harus diterapkan pada 2020 lalu. Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Yakni, Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.


Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat penerapan tarif baru itu ditunda. Pada perbup itu, lanjut Edi, parkir berlangnanan kendaraan roda dua (R2) akan naik menjadi Rp 40 ribu. Sebelumnya, Rp 20 ribu atau naik dua kali lipat.


Sedangkan, kendaraan roda empat (R4) akan menjadi Rp 60 ribu. Sebelumnya Rp 40 ribu. Naik 50 persen dibanding sebelumnya. ‘’Hingga kini belum ada kepastian kapan perbup baru itu akan diterapkan. Masih menunggu surat rekomendasi izin dari pemprov,’’ jelasnya.


Parkir berlangganan tidak bisa diterapkan sendiri oleh pemkab. Sistem aplikasinya ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur. Pembayaran parkir berlangganan itu saat mengurus surat-surat kendaraan di Kantor Samsat Bojonegoro. Dan, Samsat ada di bawah Dispenda Jatim.


‘’Kami juga harus berkoordinasi dengan kepolisian terkait itu,’’ jelasnya. Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, kenaikan tarif parkir berlangganan memang harus ditunda. Masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini, tidak tepat menaikkan tarif parkir. Bisa membuat masyarakat semakin terbebani.


‘’Saya rasa itu pilihan yang tepat,’’ jelas politikus Golkar itu. Menurut dia, pemkab memang pada pilihan sulit. Tahun ini, OPD ada target menaikkan pendapatan daerah. Itu karena harus menutup defisit APBD 2021 yang cukup besar, mencapai Rp 400 miliar. Meski demikian, Supriyanto yakin ada solusi lainnya. Misalnya, menaikan pendapatan dari sektor lain. Seperti BUMD atau pariwisata. Juga berbagai pajak berpotensi untuk dinaikkan. ‘’Ada sektor lain yang bisa dimaksimalkan,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer