Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Minta Tunjangan Perumahan Naik

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Anggota DPRD Minta Tunjangan Perumahan Naik
Anggota DPRD Minta Tunjangan Perumahan Naik

Radar Bojonegoro - Tunjangan perumahan anggota DPRD bakal naik tahun ini. Itu seiring keluarnya hasil appraisal atau penaksiran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 50 legislator.


Prediksi kenaikan setelah anggota DPRD menginginkan tunjangan perumahan itu sesuai harga perumahan di Jalan Veteran. Berbeda tahun sebelumnya, penilaian besaran tunjangan perumahan itu mengacu di Jalan Pangsud.


Kini, kepastian rencana kenaikan ini ada ditangan bupati. Masih menunggu keputusan pemkab. Tahun lalu, tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perbup 24/2020. Pada pasal 17 disebutkan bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebesar Rp 20,3 juta, wakil ketua DPRD Rp 15,2 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp 10 juta.


Tunjangan itu diberikan setiap bulan. Ketua DPRD Imam Sholikin menjelaskan, ada lima jalan protokol yang dilakukan appraisal harga perumahan oleh pihak ketiga. Meliputi Jalan Panglima Sudirman (Pangsud), Jalan Diponegoro, Jalan Gajahmada, Jalan Mastrip, dan Jalan Veteran.


‘’Hasil appraisal itu sudah turun akhir tahun lalu, tapi jalan mana yang dipakai masih belum ditentukan,’’ katanya kemarin.


Imam menjelaskan, para anggota DPRD berharap tunjangan perumahan itu ditetapkan berdasarkan harga di Jalan Veteran. Jalan sentra bisnis dan industri itu lebih tinggi dibanding harga di lokasi jalan lainnya. Tahun lalu acuan harga sewa adalah di Jalan Pangsud. ‘’Kami inginnya ya yang paling tinggi,’’ jelasnya.


Meski demikian, lanjut Imam, hal itu menjadi keputusan pemkab setempat. Sebab, tunjangan perumahan itu akan ditetapkan berdasarkan perturan bupati (perbup). Dia berharap, tunjangan perumahan ditetapkan dengan nilai lebih tinggi dibanding tahun ini. Namun, kenaikan yang diharapkan tidak tipis.


‘’Kalau hanya naik sedikit ya mending tidak usah naik,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Selain tunjangan perumahan, anggota DPRD juga mendapat fasilitas tunjangan transportasi sebesar Rp 8,2 juta. Tunjangan transportasi itu hanya diberikan pada anggota DPRD.


Ketua dan wakil DPRD atau unsur pimpinan tidak memperoleh tunjangan itu. Karena pimpinan DPRD sudah mendapatkan mobil dinas. ‘’Yang dapat tunjangan transportasi hanya anggota saja,’’ tuturnya.


Sekretaris DPRD (Sekwan) Edi Susanto menuturkan, appraisal tunjangan perumahan dan transportasi DPRD dilakukan setiap tahun. Itu dilakukan untuk menyesuaikan harga pasar.’’Appraisal sudah keluar. Namun, untuk tunjangannya masih belum ditentukan. Saat ini masih dibahas,’’ jelasnya.


Appraisal tunjangan perumahan tahun ini dilakukan tahun lalu. Hasilnya, sudah akhir tahun lalu. Pemkab belum memutuskan akan menggunakan jalan mana untuk menentukan besaran tunjangan tersebut. 


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer