Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Dilarang Merokok!

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Anggota DPRD Dilarang Merokok
Anggota DPRD Dilarang Merokok

Radar Bojonegoro - Dok, dok, dok… begitu suara palu Perubahan Peraturan DPRD Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Bojonegoro disahkan kemarin (15/1). Perutaran itu memastikan sebanyak 50 anggota DPRD dilarang merokok dan main ponsel selama rapat maupun dengar pendapat (hearing).


Namun, saat peraturan disahkan, ternyata masih ada satu dua anggota DPRD yang menghisap rokok dalam paripurna kemarin. Pantauan Jawa Pos Radar Bojonegoro, sekitar pukul 10.30, terlihat asap rokok mengepul keluar dari anggota DPRD yang duduk mengikuti paripurna kode etik tersebut. Bahkan, tanpa canggung rokok berasap itu terselip di jari.


Ketegasan larangan merokok dan main ponsel selama rapat maupun hearing itu tertuang dalam peraturan DPRD ditetapkan rapat paripurna kemarin. Aturan baru itu mengatur kedisiplinan dan kode etik anggota DPRD melaksanakan tugasnya. Terutama rapat-rapat dilaksanakan di gedung DPRD.


Perubahan kode etik anggota DPRD setiap lima tahun sekali. Itu adalah peraturan DPRD atas perubahan Peraturan DPRD Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Bojonegoro. Selain itu, juga perubahatn Peraturan DPRD Nomor 9 A Tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan (BK) DPRD.


‘’Sebenarnya perubahan itu akan diubah tahun lalu. Namun, berbagai kesibukan membuat perubahan baru bisa dilaksanakan saat ini,’’ kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.


Peraturan itu sudah lama, sehingga, ada sejumlah hal sudah tidak sesuai kondisi saat ini. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian dengan kondisikondisi kekinian. Peraturan baru itu disusun panitia khusus (pansus) dikomandoi Badan Kehormatan (BK) DPRD. Meski demikian, penetapan peraturan itu dilaksanakan atas pesertujuan seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna kemarin. ‘’Peraturan baru itu wajib diterapkan pimpinan dan anggota DPRD,’’ jelasnya.


Salah satu aturan ditambahkan adalah larangan menggunakan alat komunikasi (ponsel) dan merokok saat rapat. Tentu bisa mengganggu jalannya rapat. Hal itu sulit ditaati para anggota legislatif. Misalnya, saat paripurna penetapan peraturan kemarin sejumlah anggota DPRD terlihat tengah merokok di ruang paripurna.


Selain itu, para anggota DPRD juga dilarang meninggalkan rapat. Kecuali ada urusan mendesak dan atas seizin pimpinan rapat. ‘’Sanksi bagi anggota DPRD yang melanggar akan dilakukan BK,’’ jelasnya.


Ketua DPRD Imam Sholikin mengatakan, peraturan baru itu juga mengatur sanksi-sanksi jika kode etik tidak dilaksanakan. Karena itu, dia berharap semua anggota DPRD mentaati aturan baru itu. ‘’Sanksi nanti ditangani oleh BK,’’ jelasnya.


Sholikin menjelaskan, teguran tertulis akan diberikan oleh BK jika anggota DPRD melanggarnya. Misalnya, beberapa kali tidak ikut rapat paripurna. Setelah tiga kali peringatan baru akan diberikan sanksi. ‘’Soal sanksinya BK yang lebih hafal,’’ jelasnya. Ketua BK DPRD Wahyuni Susilowati belum memberikan keterangan terkait hal itu. Saat dihubungi melalui ponselnya kemarin belum menjawab.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2027 disepakati sebesar Rp 5,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penyusutan dibandingkan APBD tahun ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer