Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bermasalah, Pemkab Copot Direktur Hotel GDK

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Bermasalah, Pemkab Copot Direktur Hotel GDK
Bermasalah, Pemkab Copot Direktur Hotel GDK

Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro dan manajemen PT Griya Dharma Kusuma (GDK) melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) kemarin (13/1). RUPS berlangsung di ruang sinergy room gedung pemkab itu memutuskan mencopot direktur PT GDK Puri Wijaya.


Namun, pada RUPS kemarin belum ditentukan direktur baru yang mengisi jabatan badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perhotelan itu. ‘’Ya benar, masa tugas saya sudah selesai,’’ tutur Puri Wijaya saat dikonfirmasi kemarin.


Puri menjelaskan, dirinya sudah diberhentikan sebagai direktur GDK oleh pemkab sejak akhir tahun lalu. Persisnya 30 Desember 2020. Namun, surat pengesahannya baru diteken saat RUPS kemarin. Kabar dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro, Puri memang sudah diberhentikan sejak 30 Desember 2020.


Namun, pemkab masih memberinya waktu selama 14 hari. Yakni, hingga 13 Januari 2021 kemarin. Pemberian waktu itu untuk menyelesaikan berbagai masalah di GDK. Mulai tunggakan gaji karyawan, tunggakan air PDAM, hingga tunggakan listrik. Namun, hingga batas waktu diberikan, Puri tidak berhasil menyelesaikan masalah itu. Sehingga, hasil RUPS kemarin memutuskan untuk mencopot Puri dari jabatan direktur GDK.


Namun, Puri juga tidak mengetahui siapa direktur baru yang ditunjuk pemkab untuk menggantikannya. Sebab, RUPS kemarin hanya memutuskan memberhentikan dirinya sebagai direktur. Untuk pengisian direktur baru itu kabarnya hari ini (14/1) akan dilakukan rapat lagi.


‘’Besok (hari ini) masih ada rapat lagi di internal pemkab terkait hal itu,’’ jelasnya. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Masirin membenarkan adanya RUPS itu. Namun, dia belum bisa menjelaskan hasil RUPS. ‘’Ya benar ada RUPS hari ini (kemarin, Red),’’ ujar Masirin kemarin.


Pihaknya masih belum berkoordinasi dengan bagian perekonimian terkait hasil RUPS itu. Bagian perekonomian adalah koordinasi BUMD milik pemkab. Termasuk yang menangani agenda RUPS di semua BUMD. ‘’Nanti saya koordinasikan dulu dengan bagian perekonomian untuk hasil RUPS itu,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer