Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji ASN Telat Cair, Kunjungan Kerja DPRD Pakai Dana Talangan

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Gaji ASN Telat Cair, Kunjungan Kerja DPRD Pakai Dana Talangan
Gaji ASN Telat Cair, Kunjungan Kerja DPRD Pakai Dana Talangan

Radar Bojonegoro – Gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro bulan ini telat cair, biasanya per tanggal 1 sudah ‘’klunting’’, tapi di masa pandemi ini baru cair kemarin (11/1).


Telat cairnya gaji 9.484 ASN Pemkab Bojonegoro dan anggota DPRD itu karena ada transisi penerapan anggaran dari sistem anggaran menajamen daerah (Simda) ke aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).


‘’Per hari ini (kemarin) gaji sudah mulai dicairkan,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Bojonegoro Luluk Alifah kemarin (11/1). Menurut Luluk, yang dicairkan lebih dulu adalah gaji. Karena dianggap lebih penting. Sedangkan untuk anggaran kegiatan rutin lainnya masih dalam proses.


BPKAD belum bisa memastikan penggunaan Simda kembali maksimal. Karena penganggaran sudah terlanjur menggunakan SIPD. ‘’Saat ini proses untuk anggarannya. Yang pasti gaji mulai hari ini sudah ditransfer,’’ ujarnya.


Luluk menjelaskan, telatnya pencairan anggaran disebabkan aplikasi SIPD yang belum sempurna. Itu semua ada di pusat. Sehingga, tidak mengetahui permasalahannya. Masalah itu, lanjutnya, terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.


Namun, kementerian dalam negeri (Kemendagri) sudah meminta daerah kembali menggu nakan Simda. Gaji dan anggaran kegiatan bisa dicairkan. Tidak hanya ASN, belum kelarnya proses SIPD itu juga membuat anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD belum bisa dicairkan. Sebab, anggarannya belum bisa dicairkan.


‘’Kalau melakukan kunker saat ini ya ditalangi sendiri dulu,’’ ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin. Imam menuturkan, SIPD dan Simda memiliki perbedaan mencolok. Pada Simda anggaran kegiatan bisa dicairkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya, anggaran untuk kunker bisa dicairkan lebih dulu sebelum kunker dilaksanakan.


‘’Nanti menggunakan spj pelaporan,’’ jelasnya. Sedangkan SIPD harus mengusulkan kegiatan lebih dulu. Setelah itu kegiatan dilaksanakan. Baru kemudian mencairkan anggaran. ‘’Ini memang intruksi langsung presiden. Jadi, semua daerah menggunakan SIPD,’’ tuturna. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer