
Radar Bojonegoro - Ratusan pedagang masih belum menempati Pasar Banjarejo, Kecamatan Kota. Undian untuk menentukan lokasi masih belum selesai. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disdagkop UMKM) terpaksa mengulangi pengundian. Ada indikasi temuan pedagang penyewa kios yang terdata tidak menempati sendiri.
Sebaliknya, kios disewakan ke pedagang lainnya. Hal itu melanggar prosedur atau standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan. ‘’Itu yang saat ini kami tangani,’’ kata Kepala Disdagkop dan UMKM Bojonegoro Sukaemi kemarin (4/1).
Dia menjelaskan, selama ini praktik disewakan kios ke pedagang lainnya seperti itu kerap dilakukan oleh penyewa. Terutama, sebelum pasar dibangun. Padahal, hal itu melanggar SOP yang diberlakukan oleh disdagkop.
Seharusnya, pedagang harus menyewa ke pemkab. Bukan ke pedagang lain. Kemmi menegaskan, mereka yang menyewa kios adalah yang berdagang di Pasar Banjarejo. Jika ditemukan hal seperti itu akan diberikan sanksi. Ren cananya, Pasar Banjarejo akan ditempati mulai 7 Januari nanti.
Sehingga, sebelum ditempati pengundian pedagang harus selesai. ‘’Sebelum 7 Januari permasalahan itu kami pastikan sudah klir,’’ ujar mantan Camat Tambakrejo itu. Pasar Banjarejo dibagi dalam empat klaster. Yakni, sayuran, daging, buah, dan pakaian. Pengundian pedagang berdasarkan klaster lokasi itu. Jumlah pedagang di Pasar Banjarejo mencapai 690 orang. Mereka adalah pedagang lama menempati pasar tersebut. Disdagkop tidak membuka stan baru. Sebaliknya, memprioritaskan pedagang yang lama.
‘’Jika ada yang mundur atau tidak mau menempati baru kami tawarkan ke pedagang baru,’’ jelasnya. Pasar Sroyo juga mengalami permasalahan sama. Sehingga, disdagkop kini juga fokus menyelesaikan permasalahan itu. Rencananya, Pasar Sroyo akan mulai ditempati sehari setelah Pasar Banjarejo. Yakni, 8 Januari mendatang. Jumlah pedagang di Pasar Sroyo mencapai 393 orang. Mereka adalah pedagang lama sebelumnya menempati pasar itu.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri meminta disdagkop menata dengan baik para pedagang itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu bisa menimbulkan permasalahan. Jumlah pedagang harus didata dengan benar. Sehingga, mereka menyewa yang berdagang di pasar tersebut.
‘’Jangan sampai pasar itu disewakan lagi dengan harga yang lebih tinggi ke pedagang,’’ jelasnya. Politikus PAN itu melanjutkan, dibangunnya pasar itu untuk meningkatkan sektor perekonomian. Sehingga, perekonomian semakin membaik. Karena itu, pasar harus ditata dengan baik. Terutama pedagangnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




