
Radar Lamongan – Kalangan petani Lamongan bisa menerima kenaikan harga pupuk bersubsidi per 1 Januari lalu. Dengan catatan, stok pupuk harus selalu tersedia. Jangan ada lagi kelangkaan pupuk. ‘’Sekarang petani di sini waktunya pemupukan, tapi alokasi pupuk masih kurang,’’ kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Truni Makmur di Kecamatan Babat, Abdul Hamid kemarin (3/1).
Dia mengaku belum mendapatkan informasi adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi. Ketika disampaikan adanya kenaikan harga ecetan tertinggi (HET) pupuk bersubsidi antara Rp 300 hingga Rp 450 per kg, dia mengklaim kenaikan harga sebesar itu tidak menjadi kendala bagi petani. ‘’Kenaikan segitu, tidak masalah, lumrah. Karena kan sudah lama tidak disesuaikan,’’ klaimnya.
Namun, tandas dia, yang penting kebutuhan pupuk untuk seluruh petani bisa terpenuhi. Tak terjadi kelangkaan pupuk lagi. Sebab, petani sering kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk sejak akhir tahun lalu. ‘’Tidak apa-apa naik sedikit, yang penting stok selalu tersedia,’’ tandasnya. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Dinas TPHP) Lamongan, Sujarwo membenarkan adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi tersebut.
Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 Tahun 2020, tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2021. ‘’Kami sudah menerima draf salinannya. Itu sudah peraturan pemerintah, jadi harus kita laksanakan,’’ tukasnya.
Kenaikan harga pupuk bersubsidi bervariatif. Pupuk urea naik Rp 450 per kilogram (kg). Yakni semula Rp 1.800 per kg menjadi Rp 2.250 per kg. Kemudian pupuk SP – 36 semula Rp 2 ribu per kg, menjadi Rp 2.400 per kg. Pupuk ZA semula Rp 1.400 per kg, naik menjadi Rp 1.700 per kg. Serta pupuk petroganik semula Rp 500 per kg, naik menjadi Rp 800 per kg. Hanya pupuk NPK yang tidak mengalami kenaikan harga.
‘’Nanti akan kita kumpulkan petani melalui kelompok tani masingmasing, untuk menyampaikan informasi tersebut,’’ ujar Jarwo. Seperti diketahui, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Jarwo menyatakan, kelangkaan pupuk terjadi akibat alokasi pupuk dari pusat di bawah usulan atau rencana definitif kebutuhan kelompok. ‘’Jadi tahun lalu hanya dialokasikan 60 persen dari usulan kita,’’ terang mantan Camat Karanggeneng, Lamongan tersebut.
Terkait kenaikan harga pupuk bersubsidi tersebut, Jarwo mengklaim tidak terlalu besar dan tidak menjadi permasalahan bagi petani. Sebab, ketersediaan pupuk menjadi hal yang lebih penting. ‘’Permasalahannya sampai sekarang (kemarin, Red) pupuk itu belum turun. Sama saja, petani juga tidak bisa menebus. Bagi petani, yang terpenting pupuknya ada,’’ katanya.
Direktur Distributor PT Alam Lamongan Raya Kencana, Fison Amali mengaku sudah menerima pemberitahuan akan adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi tahun ini. ‘’Dengan kenaikan itu asalkan kebutuhan petani dicukupi, itu tidak ada masalah. Sebab margin dengan non subsidi masih jauh. Di bawah separonya,’’ ujar Fison saat dikonfirmasi via ponsel. Fison tidak menampik jika alokasi pupuk bersubsidi jauh di bawah kebutuhan petani.
Di awal tahun lalu tercukupi, namun di akhir tahun mengalami kekurangan. ‘’Kita berharap alokasi yang diberikan pemerintah nantinya bisa lebih maksimal lagi. Jangan sampai ada gagal panen karena permasalahan pupuk,’’ ujar Fison.
Menurut dia, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang dialami oleh petani, membuat sektor pertanian semakin dianggap kurang menarik. Sehingga, diakuinya, masyarakat memilih untuk meninggalkan pekerjaan sebagai petani. ‘’Dengan dipersulit mendapatkan pupuk, dengan regulasi dan macammacam. Akhirnya tanah pertanian dijual,’’ terang Fison.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




