Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tutupi Kerugian, Produsen Tahu Sampai Jual Sapi

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Tutupi Kerugian, Produsen Tahu Sampai Jual Sapi
Tutupi Kerugian, Produsen Tahu Sampai Jual Sapi

Radar Bojonegoro - Harga kacang kedelai impor tak kunjung turun. Harganya masih Rp 9.000 hingga 9.100 per kilogram. Kondisi berlarut ini kian membuat produsen tahu kelimpungan karena terus merugi. Bahkan, sampai menjual ternak sapi untuk menutupi kerugian.


Rerata produsen tahu di kawasan Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, juga beternak sapi dengan pakan dari ampas kedelai. Produsen tahu meminta pemerintah segera mencarikan solusi. “Nasib para produsen tahu ledok ngenes (menyedihkan), harga kacang kedelai impor tak kunjung turun. Begitupun harga minyak goreng masih Rp 13 ribu per kilogram,” keluh Ketua Paguyuban Produsen Tahu Ledok Pranyoto.


Pranyoto berharap pemerintah mampu memberikan solusi. Dia mengaku produksi tahu di Ledok Kulon terus mengalami penurunan. Penyebabnya, daya beli menurun. Bahkan, beberapa produsen untuk menutupi biaya produksi, menjual sapi.


Ada juga sementara waktu ini tidak produksi. Sementara, salah satu pelanggan tahu ledok sekaligus penjual tahu ranjau yakni Satriyo mengatakan, akibat dari tingginya harga kacang kedelai impor, ukuran tahu semakin kecil. Lalu, laba ikut turun akibat harga minyak goreng belum turun.


“Harga tahu ledok memang tidak naik, tapi para produsen tahu ledok menyiasati dengan memperkecil ukuran. Saya biasanya beli tahu untuk dagangan saya seharga Rp 10 ribu per tiga puluh biji,” pungkasnya.


Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro Sukaemi mengaku sudah berupaya memastikan ketersediaan stok kacang kedelai impor. Utamanya memastikan tidak adanya penimbunan kacang kedelai impor sehingga mengakibatkan kenaikan harga.


“Kami akan terus sidak ke tingkat distributor kacang kedelai impor. Tidak menutup kemungkinan ada penimbunan, jadi apabila ditemukan adanya penimbunan tentu akan dilakukan penindakan,” tuturnya.


Apalagi urusan impor merupakan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur. Pihaknya hanya mampu berkoordinasi terkait kelancaran distribusi kacang kedelai impor agar tidak terjadi kelangkaan. Sejauh pantauannya, stok kacang kedelai ini ada tetapi tidak banyak.


Menurut Kemmi, upaya monitoring dan evaluasi (monev) terus dilakukan. Juga butuh peran dari berbagai dinas terkait guna memetakan kebutuhan kacang kedelai di Bojonegoro. Khususnya para petani sudah biasa tanam kacang kedelai, diimbau agar tetap menanam.


Lalu, para produsen tahu maupun tempe sebisa mungkin juga menyerap hasil panen kacang kedelai lokal. “Antara petani dan produsen harus kompak, agar bisa saling memotivasi, apalagi tahu dan tempe ini merupakan salah satu makanan pokok seharihari,” ujar mantan Camat Tambakrejo itu. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer