Radar Bojonegoro – Serapan anggaran penanganan Covid-19 yang ditangani dinas kesehatan (dinkes) belum maksimal. Hingga kini serapannya baru mencapai 30 persen. Masih rendahnya serapan anggaran itu menjadi sorotan kalangan DPRD setempat. Serapan anggaran Covid-19, terutama bantuan sosial (bansos) ditangani dinas lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Ani Pujingrum menjelaskan, anggaran penanganan Covid-19 di instansinya mencapai Rp 31,8 miliar. Jumlah itu terdiri dari dana APBD sebesar Rp 23 miliar dan dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,5 miliar. Dari anggaran Rp 31,8 miliar itu, serapan anggaran baru sekitar 30 persen. Atau baru terserap Rp 9,3 miliar.
Anggaran dari APBD Rp 23 miliar itu digunakan untuk berbagai pengadaan dan kegiatan. Mulai, membeli alat rapid test, membeli catrid swab, biaya isolasi, pengadaan alat pelindung diri (APD), hingga edukasi pencegahan. ‘’Untuk APD kami pasok cukup banyak. Sebab, kebutuhannya juga banyak,’’ ujarnya. Sedangkan, anggaran dari Kemenkes senilai Rp 7,5 miliar digunakan untuk memberikan insentif tenaga kesehatan (nakes).
Namun, hingga kini insentif tersebut masih belum bisa cair. Sebab, proses verifikasi penerima insentif masih belum selesai. ‘’Kami masih verifikasi data penerima,’’ ujarnya. Ani menjelaskan, ada ketentuan khusus dari Kemenkes untuk penerima insentif itu. Sebab, tidak semua tenaga kesehatan (nakes) akan menerima. Hanya, nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 saja.
‘’Ada ketentuan dari Kemenkes terkait jumlah dan penerimanya,’’ jelasnya. Sementara itu, penyebaran Covid-19 juga merambah kalangan tenaga medis. Di Bojonegoro, sebanyak 25 tenaga medis terpapar korona. Rinciannya empat dokter, 12 bidan, 8 perawat, dan satu analis. Dari jumlah itu, tiga pasien tenaga medis meninggal. Yakni satu bidan, satu perawat, dan satu analis.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta dinkes untuk memaksimalkan serapan anggaran itu. Sebab, itu sangat mendesak mengingat perkembangan Covid-19 belum mereda. ‘’Harus dimaksimalkan serapannya,’’ tuturnya. Politikus Demokrat itu menjelaskan, tenaga kesehatan harus mendapatkan perhatian.
Sebab, mereka adalah garda terdepan dalam menanggulangi Covid-19. ‘’Jangan sampai mereka dibiarkan tanpa ada perhatian,’’ jelasnya. Perhatian bisa diberikan adalah memberikan APD yang memadai. Selain itu, mereka juga harus diberikan tambahan kesejahteraan.
Menurut Sukur, anggaran penanganan Covid-19 sebenarnya tidak besar. Itu melihat besaran APBD Bojonegoro tahun ini yang mencapai Rp 6,4 triliun. Dia menilai Bojonegoro masih bisa mengaggarkan dana Covid-19 yang jauh lebih besar. ‘’Anggaran kita besar. Kita sebenarnya mampu mengalo kasikan yang lebih besar. Jadi, serapan itu harus dimaksimalkan,’’ jelasnya.
