alexametrics
25.1 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Buruh Turun Jalan Tuntut Pemenuhan Haknya

TUBAN, Radar Tuban – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kemarin (20/8) menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk pabrik PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo dan Pemkab Tuban. Mereka menuntut dipenuhinya hak-hak 18 buruh anggota FSPMI dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJB) di bawah PT SBI. Aksi di pabrik yang berlangsung hampir empat jam dan dimulai pukul 08.00 itu sempat menghalangi kendaraan yang masuk maupun keluar pabrik semen tersebut.

Selama berdemo, mereka berorasi dengan perangkat pengeras suara yang diangkut pikup. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk dan kertas plano yang bertuliskan tuntutan atas hak-hak buruh yang harus dipenuhi perusahaan.

Merasa belum puas atas hasil pertemuan dengan petinggi PT SBI, para pengunjuk rasa mengendarai motor menuju kantor Pemkab Tuban. Di depan kantor pemkab, mereka kembali berorasi dan menyampaikan tuntutannya. 

Di kantor eksekutif, masa ditemui Asisten Pemerintahan Setda Tuban Joko Sarwono dan Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja (DMPTSP-Naker) Tuban Wadiono.

Dalam kesempatan tersebut, Wadiono mengaku belum bisa memberikan keputusan atas permasalahan yang dialami buruh. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang ditekankan adalah bipartit. Yakni, penyelesaian internal perusahaan terlebih dahulu.‘’Baru kalau upaya itu (bipartit, Red) tidak selesai, hasil penyelesaian menjadi dasar untuk mengajukan pengaduan ke dinas,’’ ujar Wadiono usai menemui perwakilan masa di ruang kerja asisten pemerintahan setda.

Baca Juga :  Pengembalian Lebih Bayar Proyek Belum Jelas

Disampaikan Wadiono, pihaknya baru mengambil langkah setelah ada pengaduan. Selama belum ada pengaduan, maka DPMPTSP-naker belum bisa mengambil sikap. ‘’Kalau ada pengaduan, kita bisa mempelajarinya. Nah, selama ini belum ada. Kalau sudah selesai di internal (perusahaan, Red) ya tidak perlu mengajukan pengaduan,’’ jelasnya.

Ketua FSPMI Cabang Tuban Duraji mengatakan, persoalan bermula dari peralihan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja PT ISS ke CV Bangun Sejahtera. Dalam pengalian tenaga kerja tersebut, perusahaan yang baru tidak mau memberikan hak-hak pekerja sebagaimana kontrak sebelumnya bersama PT ISS. Di antaranya, tunjangan makan dan hak transport kehadiran.

‘’Sebenarnya permintaan kami sangat sederhana. Kami hanya ingin mempertahankan hak-hak teman kami dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Melanjutkan kontrak yang sudah ada. Tapi ternyata belum ada hasil yang memuaskan,’’ tegas Duraji. Selama mediasi, kata dia, belum ada hasil yang memuaskan untuk buruh.

Menanggapi aksi unjuk rasa FSPMI terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tertuang dalam surat bernomor 0369/KC FSPMI/TBN/VIII/2019, PT SBI memberikan pernyataan resmi melalui pers rilis yang dikirim ke Jawa Pos Radar Tuban. Siaran pers tersebut disampaikan Corporate Communications Manager Diah Sasanawati dan Corporate Communications East Java and Est Indonesia Indriani Siswati. Ada

Baca Juga :  Kesulitan Data Taksi Online

empat poin yang disampaikan resmi oleh perusahaan yang dulu bernama PT Holcim Indonesia itu. 

Pertama, proses peralihan pekerjaan pemborongan dari PT ISS ke CV Bangun Sejahtera sudah dilakukan melalui proses tender sesuai peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Permenaker Nomor 11 Tahun 2019.

Kedua, dengan memprioritaskan aspek kearifan lokal, PT SBI sebagai perusahaan yang menyewa jasa pekerjaan pemborongan kepada perusahaan penyedia telah membantu dan menginisiasi dilakukannya proses mediasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. 

Ketiga, sebagai bagian dari Semen Indonesia Grup, PT SBI Tbk mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan kode etik grup perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, dalam semua kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, PT SBI akan senantiasa membangun komunikasi yang positif dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan tetap terjaganya kegiatan operasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan tata kelola perusahaan yang baik.

TUBAN, Radar Tuban – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kemarin (20/8) menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk pabrik PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo dan Pemkab Tuban. Mereka menuntut dipenuhinya hak-hak 18 buruh anggota FSPMI dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJB) di bawah PT SBI. Aksi di pabrik yang berlangsung hampir empat jam dan dimulai pukul 08.00 itu sempat menghalangi kendaraan yang masuk maupun keluar pabrik semen tersebut.

Selama berdemo, mereka berorasi dengan perangkat pengeras suara yang diangkut pikup. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk dan kertas plano yang bertuliskan tuntutan atas hak-hak buruh yang harus dipenuhi perusahaan.

Merasa belum puas atas hasil pertemuan dengan petinggi PT SBI, para pengunjuk rasa mengendarai motor menuju kantor Pemkab Tuban. Di depan kantor pemkab, mereka kembali berorasi dan menyampaikan tuntutannya. 

Di kantor eksekutif, masa ditemui Asisten Pemerintahan Setda Tuban Joko Sarwono dan Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja (DMPTSP-Naker) Tuban Wadiono.

Dalam kesempatan tersebut, Wadiono mengaku belum bisa memberikan keputusan atas permasalahan yang dialami buruh. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang ditekankan adalah bipartit. Yakni, penyelesaian internal perusahaan terlebih dahulu.‘’Baru kalau upaya itu (bipartit, Red) tidak selesai, hasil penyelesaian menjadi dasar untuk mengajukan pengaduan ke dinas,’’ ujar Wadiono usai menemui perwakilan masa di ruang kerja asisten pemerintahan setda.

Baca Juga :  Kesulitan Data Taksi Online

Disampaikan Wadiono, pihaknya baru mengambil langkah setelah ada pengaduan. Selama belum ada pengaduan, maka DPMPTSP-naker belum bisa mengambil sikap. ‘’Kalau ada pengaduan, kita bisa mempelajarinya. Nah, selama ini belum ada. Kalau sudah selesai di internal (perusahaan, Red) ya tidak perlu mengajukan pengaduan,’’ jelasnya.

Ketua FSPMI Cabang Tuban Duraji mengatakan, persoalan bermula dari peralihan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja PT ISS ke CV Bangun Sejahtera. Dalam pengalian tenaga kerja tersebut, perusahaan yang baru tidak mau memberikan hak-hak pekerja sebagaimana kontrak sebelumnya bersama PT ISS. Di antaranya, tunjangan makan dan hak transport kehadiran.

‘’Sebenarnya permintaan kami sangat sederhana. Kami hanya ingin mempertahankan hak-hak teman kami dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Melanjutkan kontrak yang sudah ada. Tapi ternyata belum ada hasil yang memuaskan,’’ tegas Duraji. Selama mediasi, kata dia, belum ada hasil yang memuaskan untuk buruh.

Menanggapi aksi unjuk rasa FSPMI terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tertuang dalam surat bernomor 0369/KC FSPMI/TBN/VIII/2019, PT SBI memberikan pernyataan resmi melalui pers rilis yang dikirim ke Jawa Pos Radar Tuban. Siaran pers tersebut disampaikan Corporate Communications Manager Diah Sasanawati dan Corporate Communications East Java and Est Indonesia Indriani Siswati. Ada

Baca Juga :  Sidak, Temukan Kosongnya Elpiji 3 Kg

empat poin yang disampaikan resmi oleh perusahaan yang dulu bernama PT Holcim Indonesia itu. 

Pertama, proses peralihan pekerjaan pemborongan dari PT ISS ke CV Bangun Sejahtera sudah dilakukan melalui proses tender sesuai peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Permenaker Nomor 11 Tahun 2019.

Kedua, dengan memprioritaskan aspek kearifan lokal, PT SBI sebagai perusahaan yang menyewa jasa pekerjaan pemborongan kepada perusahaan penyedia telah membantu dan menginisiasi dilakukannya proses mediasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. 

Ketiga, sebagai bagian dari Semen Indonesia Grup, PT SBI Tbk mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan kode etik grup perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, dalam semua kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, PT SBI akan senantiasa membangun komunikasi yang positif dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan tetap terjaganya kegiatan operasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan tata kelola perusahaan yang baik.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/