27.8 C
Bojonegoro
Friday, June 2, 2023

Saat Pendapatan dari Rokok Dianggap Berkah

- Advertisement -

BOJONEGORO – Dugaan Wakil Ketua Komisi B DPRD Ali Mahmudi boleh jadi benar. Sebab pemerintah daerah selama ini menganggap cukai tembakau dan pajak rokok menjadi berkah bagi Bojonegoro. Setiap tahun kontribusi pendapatan dari rokok dan tembakau mencapai miliaran rupiah. Belum lagi penerimaan pemerintah daerah dari pajak reklame rokok.

Pada 2018 ini, dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dan pajak rokok berkontribusi besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. DBHCT diterima pemkab mencapai Rp 34 miliar, ditambah penerimaan pajak rokok mencapai Rp 36 miliar. “Luar biasa. Sumber ekonomi sudah ada sejak zaman Belanda,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmat Junaidi.

Dari pendapatan tersebut, sebanyak Rp 37,5 miliar anggaran digunakan pembelian alat kesehatan (alkes) canggih dan mahal. Alkes digelontorkan kepada tiga RSUD di Bojonegoro. Misalnya tahun ini, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo akan dibelikan Extracorporeal Shock Wave Lithotrispy (ESWL) alat penghancur batu ginjal tanpa operasi. Harga alkes tersebut sekitar Rp 17,5 miliar.

RSUD Padangan mendapat gelontoran dana untuk membeli computed tomography (CT) Scan atau alat scan dengan harga Rp 16,5 miliar. Sedangkan, RSUD Sumberrejo akan mendapatkan baby puff  alat pelindung bayi dengan harga mencapai Rp 3,5 miliar.

Saat disinggung mengenai pertambahan jumlah perokok sejalan dengan bertambahnya dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT), Rahmat membenarkan. Hanya saja, dia mengaku tak berani memastikan dengan dalih tidak memiliki data. 

- Advertisement -

“Bisa iya. Kan gini, cukai rokok terus naik memicu penambah rokok, tapi perlu data,” ujarnya.

Sementara, Kabid Pemungutan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dilli Tri Wibowo mengatakan, pendapatan dari reklame rokok juga besar. Seperti reklame bando, billboard, semi billboard, hingga layar toko. “Belum lagi pendapatan dari perusahaan rokok yang mengurus IMB (izin mendirikan bangunan) pemasangan papan reklame,” lanjut dia.

Berbeda dengan aparatur pemkab di bidang ekonomi, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Hernowo mengatakan, perlu menggencarkan kampanye rokok mahal di Bojonegoro. Alasannya, korelasi dampak antara rokok dan kesehatan cukup signifikan. Itu sebab menurutnya, pemkab setempat perlu mengendalikan konsumsi rokok dengan regulasi seperti perda atau perbup.

Menurutnya, inisiatif dinas untuk membuat perda pengendalian rokok atau KTR di Bojonegoro sebenarnya sudah mulai muncul. Hanya, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Suprianto meminta agar penyusunan draf perda pengendalian tembakau diupayakan selepas September nanti. “Kata bupati jangan dibuat perda dulu. Nanti kalau sudah September silakan,” katanya.

Disinggung menunggu September? Menurut Hernowo, menunggu masa tugas Pj bupati selesai September nanti, untuk kemudian diganti dengan pemenang Pilkada Bojonegoro, Anna Muawanah dengan pasangannya Budi Irawanto. “Ini masa transisi setelah Bojonegoro dijabat oleh Pj bupati. Dan, tugas Pj bupati yang ditujuk Gubernur Jawa Timur tersebut bakal berakhir September mendatang,” jelasnya.

BOJONEGORO – Dugaan Wakil Ketua Komisi B DPRD Ali Mahmudi boleh jadi benar. Sebab pemerintah daerah selama ini menganggap cukai tembakau dan pajak rokok menjadi berkah bagi Bojonegoro. Setiap tahun kontribusi pendapatan dari rokok dan tembakau mencapai miliaran rupiah. Belum lagi penerimaan pemerintah daerah dari pajak reklame rokok.

Pada 2018 ini, dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dan pajak rokok berkontribusi besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. DBHCT diterima pemkab mencapai Rp 34 miliar, ditambah penerimaan pajak rokok mencapai Rp 36 miliar. “Luar biasa. Sumber ekonomi sudah ada sejak zaman Belanda,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmat Junaidi.

Dari pendapatan tersebut, sebanyak Rp 37,5 miliar anggaran digunakan pembelian alat kesehatan (alkes) canggih dan mahal. Alkes digelontorkan kepada tiga RSUD di Bojonegoro. Misalnya tahun ini, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo akan dibelikan Extracorporeal Shock Wave Lithotrispy (ESWL) alat penghancur batu ginjal tanpa operasi. Harga alkes tersebut sekitar Rp 17,5 miliar.

RSUD Padangan mendapat gelontoran dana untuk membeli computed tomography (CT) Scan atau alat scan dengan harga Rp 16,5 miliar. Sedangkan, RSUD Sumberrejo akan mendapatkan baby puff  alat pelindung bayi dengan harga mencapai Rp 3,5 miliar.

Saat disinggung mengenai pertambahan jumlah perokok sejalan dengan bertambahnya dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT), Rahmat membenarkan. Hanya saja, dia mengaku tak berani memastikan dengan dalih tidak memiliki data. 

- Advertisement -

“Bisa iya. Kan gini, cukai rokok terus naik memicu penambah rokok, tapi perlu data,” ujarnya.

Sementara, Kabid Pemungutan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dilli Tri Wibowo mengatakan, pendapatan dari reklame rokok juga besar. Seperti reklame bando, billboard, semi billboard, hingga layar toko. “Belum lagi pendapatan dari perusahaan rokok yang mengurus IMB (izin mendirikan bangunan) pemasangan papan reklame,” lanjut dia.

Berbeda dengan aparatur pemkab di bidang ekonomi, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Hernowo mengatakan, perlu menggencarkan kampanye rokok mahal di Bojonegoro. Alasannya, korelasi dampak antara rokok dan kesehatan cukup signifikan. Itu sebab menurutnya, pemkab setempat perlu mengendalikan konsumsi rokok dengan regulasi seperti perda atau perbup.

Menurutnya, inisiatif dinas untuk membuat perda pengendalian rokok atau KTR di Bojonegoro sebenarnya sudah mulai muncul. Hanya, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Suprianto meminta agar penyusunan draf perda pengendalian tembakau diupayakan selepas September nanti. “Kata bupati jangan dibuat perda dulu. Nanti kalau sudah September silakan,” katanya.

Disinggung menunggu September? Menurut Hernowo, menunggu masa tugas Pj bupati selesai September nanti, untuk kemudian diganti dengan pemenang Pilkada Bojonegoro, Anna Muawanah dengan pasangannya Budi Irawanto. “Ini masa transisi setelah Bojonegoro dijabat oleh Pj bupati. Dan, tugas Pj bupati yang ditujuk Gubernur Jawa Timur tersebut bakal berakhir September mendatang,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Jalan Jalan ke Turki (6)

Limpahkan Berkas Minggu Depan

Stop Diskriminasi Anak Difabel

Artikel Terbaru

Lebih Suka Belajar Bersama

Terus Bersinergi dengan Media


/