alexametrics
24.9 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Jatah Banpol PPP Belum Bisa Diambil

KOTA – Jatah dana bantuan partai politik (banpol) bagi DPC PPP Lamongan belum bisa diserap. Sebab, internal partai berlambang kakbah itu dinilai Badan Kesatuan dan Bangsa (Bakesbang) Lamongan memiliki dualisme kepengurusan.

SK dari DPP PPP menyebutkan Naim sebagai ketua DPC PPP Lamongan. Namun, dalam dokumen sistem politik (sipol), nama Samsuri masih menjabat ketua partai yang memiliki empat kursi di DPRD Lamongan tersebut.‘’Maaf untuk PPP masih menunggu persoalan di internalnya selesai,’’ kata Kepala Bakesbang Lamongan, Sudjito, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Menurut dia, sesuai aturan, parpol yang terjadi dualisme kepengurusan tidak bisa menerima dana banpol karena dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dana tersebut bisa diambil bila internal parpol sudah tidak ada persoalan lagi.‘’Selama masih ada konflik, tidak bisa,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Angkut Jati dan Tembakau Terbaik ke Luar NegeriĀ 

Sementara itu, Naim memastikan pihaknya merupakan kepengurusan yang sah. Alasannya, SK yang dia kantongi langsung dari DPP. SK itu juga menyebutkan SK DPC PPP dari DPW sudah tidak berlaku.‘’Kami tetap akan mengajukan, karena kami yang sah,’’ klaimnya.

Sementara itu, Samsuri, ketua DPC PPP Lamongan yang mendapatkan SK dari DPW PPP Jatim, saat ini sedang menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan di PN Lamongan. ‘’Kita lihat saja hasil dari gugatan itu,’’ katanya dikonfirmasi terpisah.Tahun ini, ada jatah Rp 1,1 miliar di APBD untuk banpol. Namun, hanya parpol yang mendapat kursi di DPRD Lamongan yang berhak dana itu. Setiap satu suara akan mendapatkan jatah Rp 1.550.

Baca Juga :  Babak Baru! Kades Didakwa Pasal Berlapis

KOTA – Jatah dana bantuan partai politik (banpol) bagi DPC PPP Lamongan belum bisa diserap. Sebab, internal partai berlambang kakbah itu dinilai Badan Kesatuan dan Bangsa (Bakesbang) Lamongan memiliki dualisme kepengurusan.

SK dari DPP PPP menyebutkan Naim sebagai ketua DPC PPP Lamongan. Namun, dalam dokumen sistem politik (sipol), nama Samsuri masih menjabat ketua partai yang memiliki empat kursi di DPRD Lamongan tersebut.‘’Maaf untuk PPP masih menunggu persoalan di internalnya selesai,’’ kata Kepala Bakesbang Lamongan, Sudjito, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Menurut dia, sesuai aturan, parpol yang terjadi dualisme kepengurusan tidak bisa menerima dana banpol karena dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dana tersebut bisa diambil bila internal parpol sudah tidak ada persoalan lagi.‘’Selama masih ada konflik, tidak bisa,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kreativitas SMPN 1 Kasiman di Tengah Pandemi

Sementara itu, Naim memastikan pihaknya merupakan kepengurusan yang sah. Alasannya, SK yang dia kantongi langsung dari DPP. SK itu juga menyebutkan SK DPC PPP dari DPW sudah tidak berlaku.‘’Kami tetap akan mengajukan, karena kami yang sah,’’ klaimnya.

Sementara itu, Samsuri, ketua DPC PPP Lamongan yang mendapatkan SK dari DPW PPP Jatim, saat ini sedang menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan di PN Lamongan. ‘’Kita lihat saja hasil dari gugatan itu,’’ katanya dikonfirmasi terpisah.Tahun ini, ada jatah Rp 1,1 miliar di APBD untuk banpol. Namun, hanya parpol yang mendapat kursi di DPRD Lamongan yang berhak dana itu. Setiap satu suara akan mendapatkan jatah Rp 1.550.

Baca Juga :  Tak Terserap, Dana Rp 10 M Ngendon

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/