alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Pemkab Tarik 256 Sekdes PNS 

BOJONEGORO – Sekitar 256 desa dipastikan tak memiliki sekretaris desa (Sekdes). Sebab, pemkab telah menarik sekdes yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Alasannya, pemkab kekurangan tenaga kerja, karena jumlah PNS saat ini hanya skeitar 8 ribu orang.

Padahal, idealnya kebutuhan pegawai di pemkab sekitar 13 ribu. Sehingga, langkah pemkab menarik PNS dinilai pilihan paling tepat. Sebab, untuk merekrtut PNS harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika untuk melakukan pengisian sekdes cukup desa membuka lowongan pengisian sekdes.

‘’Penarikan sekdes PNS sudah tuntas,’’ kata Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman kemarin (8/5).

Baca Juga :  Harga Ikan Ekspor Turun

Menurut Yayan, jumlah PNS yang sebelumnya diperbantukan sebagai sekdes itu jumlahnya lebih dari 256 orang. Namun yang ditarik saat ini jumlahnya sekitar 256 PNS. Karena ada beberapa sekdes PNS yang tak ditarik, dengan dua alasan. Di antaranya karena sakit dan kurang dari 3 tahun sudah pensiun.

Penarikan dan penempatan PNS itu, dipastikan mengedepankan kebutuhan dan kemanusiaan. Karena sebelum dilakukan penarikan, sekdes PNS itu juga telah dilakukan pemanggilan sekitar dua bulan sebelumnya.

‘’Murni karena pemkab kekurangan tenaga,’’ imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah Sekdes PNS yang telah ditarik oleh pemkab dan ditugaskan di tempat kerja baru, mengeluhkan kebijakan tersebut. sebab, penarikannya mendadak dan sebelumnya tdaik ada pembahsan sama sekali.

Baca Juga :  Penyelenggaraan Haji dan Umrah Lamongan Tunggu Pemerintah Pusat

Padahal, sebagian desa saat ini tengah menjalankan proses pilkades serentak. Selain itu, penempatannya juga dinilai tidak manusiawi, karena jarak tempuh tempat kerja baru lebih drai 30 kilo meter (KM). 

Salah satu contohnya, yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Keungadem, ditempatkan di Kecamatan Kanor, kemudian ada juga yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Kalitidu, kemudian dipindah ke Kota.

‘’Penarikan dan penempatannya sangat tidak manusiawi,’’ tutur Ketua Asosiasi Sekdes PNS Bojonegoro Joko. (msu)

BOJONEGORO – Sekitar 256 desa dipastikan tak memiliki sekretaris desa (Sekdes). Sebab, pemkab telah menarik sekdes yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Alasannya, pemkab kekurangan tenaga kerja, karena jumlah PNS saat ini hanya skeitar 8 ribu orang.

Padahal, idealnya kebutuhan pegawai di pemkab sekitar 13 ribu. Sehingga, langkah pemkab menarik PNS dinilai pilihan paling tepat. Sebab, untuk merekrtut PNS harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika untuk melakukan pengisian sekdes cukup desa membuka lowongan pengisian sekdes.

‘’Penarikan sekdes PNS sudah tuntas,’’ kata Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman kemarin (8/5).

Baca Juga :  Polres Lamongan: Empat Bulan Bekuk 42 Pengedar Narkoba

Menurut Yayan, jumlah PNS yang sebelumnya diperbantukan sebagai sekdes itu jumlahnya lebih dari 256 orang. Namun yang ditarik saat ini jumlahnya sekitar 256 PNS. Karena ada beberapa sekdes PNS yang tak ditarik, dengan dua alasan. Di antaranya karena sakit dan kurang dari 3 tahun sudah pensiun.

Penarikan dan penempatan PNS itu, dipastikan mengedepankan kebutuhan dan kemanusiaan. Karena sebelum dilakukan penarikan, sekdes PNS itu juga telah dilakukan pemanggilan sekitar dua bulan sebelumnya.

‘’Murni karena pemkab kekurangan tenaga,’’ imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah Sekdes PNS yang telah ditarik oleh pemkab dan ditugaskan di tempat kerja baru, mengeluhkan kebijakan tersebut. sebab, penarikannya mendadak dan sebelumnya tdaik ada pembahsan sama sekali.

Baca Juga :  Anggaran Gedung Baru DPRD Rp 75 Miliar

Padahal, sebagian desa saat ini tengah menjalankan proses pilkades serentak. Selain itu, penempatannya juga dinilai tidak manusiawi, karena jarak tempuh tempat kerja baru lebih drai 30 kilo meter (KM). 

Salah satu contohnya, yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Keungadem, ditempatkan di Kecamatan Kanor, kemudian ada juga yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Kalitidu, kemudian dipindah ke Kota.

‘’Penarikan dan penempatannya sangat tidak manusiawi,’’ tutur Ketua Asosiasi Sekdes PNS Bojonegoro Joko. (msu)

Artikel Terkait

Most Read

Naik ke Patung Air

Penipu Naker Divonis Dua Tahun

Ingat, Jangan Overlapping 

Artikel Terbaru


/