alexametrics
27.4 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

Menolak Pembayaran Pajak Kapal

PACIRAN – Nelayan Lamongan, khususnya nelayan payang/cantrang, akan menolak membayar pajak kapal kalau alat tangkap cantrang belum dilegalkan. Sebab, hingga saat ini alat tangkap itu sudah direstui Presiden Jokowi, namun belum dilegalkan Menteri Kelautan dan Perikanan. ‘’Saya pastikan, kalau alat tangkap cantrang dilegalkan, nelayan pasti akan mengikuti peraturan pemerintah ,’’ kata Koordinator Aliansi Nasional Nelayan Indonesia (ANNI) Lamongan.

Dia menyadari, pajak kapal memang belum diberlakukan di Lamongan. Namun cepat atau lambat akan diberlakukan, seperti daerah lain. Seperti Tegal, Rembang dan wilayah lainnya. ‘’Pemberlakuan itu tidak ada diskusi dengan nelayan,’’ ujarnya. Namun, ungkap dia, pembayaran pajak itu tidak dengan nama Cantrang, tapi dengan nama alat tangkap lain. Nilainya berbedabeda, tergantung alat tangkapnya.

Baca Juga :  Pencabutan Larangan Cantrang Menunggu Juknis

‘’Karena itu kami menolak (membayar,Red). Khawatir seperti di Tegal, pembayaran pajaknya dengan nama alat tangkap lain (bukan cantrang,red),’’ tukasnya. Menurut dia, nelayan Lamongan tetap berpegang pada janji Presiden Jokowi yang memperbolehkan alat tangkap cantrang beroperasi. Janji itu disampaikan Jokowi saat nelayan melakukan aksi demo ke Jakarta beberapa waktu lalu. ‘’Karena itu kami tetap minta cantrang dilegalkan, termasuk sesuai pada nama pajak. Sehingga kami siap membayar pajak sesuai ketentuan yang ada,’’ katanya.

PACIRAN – Nelayan Lamongan, khususnya nelayan payang/cantrang, akan menolak membayar pajak kapal kalau alat tangkap cantrang belum dilegalkan. Sebab, hingga saat ini alat tangkap itu sudah direstui Presiden Jokowi, namun belum dilegalkan Menteri Kelautan dan Perikanan. ‘’Saya pastikan, kalau alat tangkap cantrang dilegalkan, nelayan pasti akan mengikuti peraturan pemerintah ,’’ kata Koordinator Aliansi Nasional Nelayan Indonesia (ANNI) Lamongan.

Dia menyadari, pajak kapal memang belum diberlakukan di Lamongan. Namun cepat atau lambat akan diberlakukan, seperti daerah lain. Seperti Tegal, Rembang dan wilayah lainnya. ‘’Pemberlakuan itu tidak ada diskusi dengan nelayan,’’ ujarnya. Namun, ungkap dia, pembayaran pajak itu tidak dengan nama Cantrang, tapi dengan nama alat tangkap lain. Nilainya berbedabeda, tergantung alat tangkapnya.

Baca Juga :  Mampet! Ternyata Susah Air di Lamongan Diakibatkan Beberapa Hal ini

‘’Karena itu kami menolak (membayar,Red). Khawatir seperti di Tegal, pembayaran pajaknya dengan nama alat tangkap lain (bukan cantrang,red),’’ tukasnya. Menurut dia, nelayan Lamongan tetap berpegang pada janji Presiden Jokowi yang memperbolehkan alat tangkap cantrang beroperasi. Janji itu disampaikan Jokowi saat nelayan melakukan aksi demo ke Jakarta beberapa waktu lalu. ‘’Karena itu kami tetap minta cantrang dilegalkan, termasuk sesuai pada nama pajak. Sehingga kami siap membayar pajak sesuai ketentuan yang ada,’’ katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/