alexametrics
24 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Dana Hibah Dicairkan Usai Pilbup

BOJONEGORO – Dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, diberikan sejumlah lembaga nilainya cukup besar. Tahun ini mengalokasikan Rp 124,9 miliar. Namun, pencairan dana hibah tak bisa secepatnya. Pemkab akan mencairkan usai pemilihan bupati (pilbup) Juni mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, dana hibah ada yang untuk pembangunan fisik maupun nonfi sik. Misalnya, pembangunan gedung madrasah diniyah (madin) di sejumlah kecamatan. Sedangkan, nonfisik untuk beasiswa atau kegiatan di sejumlah lembaga seperti pramuka atau Palang Merah Indonesia (PMI).

“Semua diatur oleh permendagri (peraturan menteri dalam negeri),” katanya kemarin (20/3). Namun, sejumlah lembaga penerima hibah tahun ini harus bersabar. Pemkab akan menunda pencairan bantuan tersebut hingga pilbup dan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur selesai. Hal itu menghindari suhu politik.

Baca Juga :  Dana Abadi Rp 25 Miliar Jadi Silpa

“Ditundanya tidak lama. Hanya dua bulan sampai Juni saja,” jelasnya. Hibah yang ditunda pencairannya, kata Ibnu, yang pencairannya akan mengundang banyak massa. Misalnya, hibah pembangunan gedung madin dan asrama pondok pesantren. Jumlahnya mencapai 25 lembaga penerima hibah. Totalnya mencapai Rp 1,3 miliar.

Hal itu dipastikan akan mengundang banyak massa. “Itu yang akan kami tunda dulu,” jelasnya. Juga, ada hibah lain berpotensi mengundang massa, seperti IGTKI, PGRI, dan forum PAUD. Nilainya bervariasi mulai Rp 40 juta sampai Rp 57 juta setiap lembaga. Mengenai penundaan itu, pihaknya memastikan tidak berpengaruh.

Sebab, dana itu akan tetap cair setelah pilbup. “Uangnya ada kok. Tidak akan hilang,” jelasnya. Ibnu memastikan, dana itu sebenarnya bisa dicairkan saat ini. Namun, harus atas persetujuan bupati. “Jika ada izin, bisa kami cairkan. Tapi, selama belum ada izin meskipun saratnya lengkap tidak bisa kami cairkan,‘‘ tegasnya. Ibnu menambahkan, lembaga mendapatkan dana hibah sudah melalui pengajuan di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Hasil musrenbang diserahkan ke OPD terkait dilakukan verifi kasi. Setelah itu, diajukan ke BPKAD.

Baca Juga :  Transfer DBH Migas Tak Berubah

BOJONEGORO – Dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, diberikan sejumlah lembaga nilainya cukup besar. Tahun ini mengalokasikan Rp 124,9 miliar. Namun, pencairan dana hibah tak bisa secepatnya. Pemkab akan mencairkan usai pemilihan bupati (pilbup) Juni mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, dana hibah ada yang untuk pembangunan fisik maupun nonfi sik. Misalnya, pembangunan gedung madrasah diniyah (madin) di sejumlah kecamatan. Sedangkan, nonfisik untuk beasiswa atau kegiatan di sejumlah lembaga seperti pramuka atau Palang Merah Indonesia (PMI).

“Semua diatur oleh permendagri (peraturan menteri dalam negeri),” katanya kemarin (20/3). Namun, sejumlah lembaga penerima hibah tahun ini harus bersabar. Pemkab akan menunda pencairan bantuan tersebut hingga pilbup dan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur selesai. Hal itu menghindari suhu politik.

Baca Juga :  Api Porprov Dikirab Melewati 10 Kecamatan

“Ditundanya tidak lama. Hanya dua bulan sampai Juni saja,” jelasnya. Hibah yang ditunda pencairannya, kata Ibnu, yang pencairannya akan mengundang banyak massa. Misalnya, hibah pembangunan gedung madin dan asrama pondok pesantren. Jumlahnya mencapai 25 lembaga penerima hibah. Totalnya mencapai Rp 1,3 miliar.

Hal itu dipastikan akan mengundang banyak massa. “Itu yang akan kami tunda dulu,” jelasnya. Juga, ada hibah lain berpotensi mengundang massa, seperti IGTKI, PGRI, dan forum PAUD. Nilainya bervariasi mulai Rp 40 juta sampai Rp 57 juta setiap lembaga. Mengenai penundaan itu, pihaknya memastikan tidak berpengaruh.

Sebab, dana itu akan tetap cair setelah pilbup. “Uangnya ada kok. Tidak akan hilang,” jelasnya. Ibnu memastikan, dana itu sebenarnya bisa dicairkan saat ini. Namun, harus atas persetujuan bupati. “Jika ada izin, bisa kami cairkan. Tapi, selama belum ada izin meskipun saratnya lengkap tidak bisa kami cairkan,‘‘ tegasnya. Ibnu menambahkan, lembaga mendapatkan dana hibah sudah melalui pengajuan di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Hasil musrenbang diserahkan ke OPD terkait dilakukan verifi kasi. Setelah itu, diajukan ke BPKAD.

Baca Juga :  Proyek Taman Dikebut

Artikel Terkait

Most Read

Kembangkan ­P­ertanian Organik 

Target 70 Persen Tervaksin Segera Terpenuhi

Bank Jatim : Totalitas Support Pemerintah

Kokoh Pertahankan Puncak Prestasi

Artikel Terbaru


/