alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Kesulitan Pengadaan Mamin di Pelosok

Kegiatan reses tahap pertama anggota DPRD Lamongan 2018 telah berakhir. Sebagian anggota DPRD yang menggelar reses di pedesaan mengaku kesulitan menerapkan sistem nontunai. Alasannya, rumah makan yang berbadan hukum dan siap dibayar nontunai jumlahnya minim. Rata – rata penyedia makanan dan minuman (mamin) di pedesaan belum berbadan hukum.

‘’Kalau di sekitar perkotaan mudah, tapi kasihan teman – teman yang di daerah pinggiran, kadang satu kecamatan belum ada penyedia mamin yang memiliki badan hukum,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lamongan, Sonhaji Zainudin, kemarin (20/2).

Dia menuturkan, peraturan pembayaran yang nontunai sebenarnya cukup bagus dalam tataran konsep. Namun, di lapangan sebagian belum siap melaksanakannya.Sonhaji mencontohkan reses yang dia gelar di dapil IV Lamongan, meliputi Kecamatan Sukodadi, Karanggeneng, Turi, dan Sekaran.

Baca Juga :  Gara-Gara Tetangga Baru

Di wilayah tersebut hanya ada dua rumah makan yang berbadan hukum. Akibatnya, dia terpaksa menggunakan penyedia mamin yang sudah sukses.Padahal, salah satu tujuan membeli mamin saat kegiatan reses itu untuk membantu warga yang usahanya belum mapan.

Setelah digunakan jasanya, maka ke depan diharapkan semakin berkembang. ‘’Maksudnya gantian, tapi bagaimana lagi kalau aturannya harus berbadan hukum,’’ ujarnya.Sementara itu, Sekretaris DPRD Lamongan, Aris Wibawa, memastikan semuanya butuh proses untuk pembelanjaan nontunai.

Dia tetap optimistis dengan pembayaran nontunai itu bisa mengurangi angka penyelewengan pembelanjaan uang negara. ‘’Memang semuanya butuh proses, kami hanya menjalankan aturan,’’ katanya saat dikonfirmasi terpisah. 

 

Kegiatan reses tahap pertama anggota DPRD Lamongan 2018 telah berakhir. Sebagian anggota DPRD yang menggelar reses di pedesaan mengaku kesulitan menerapkan sistem nontunai. Alasannya, rumah makan yang berbadan hukum dan siap dibayar nontunai jumlahnya minim. Rata – rata penyedia makanan dan minuman (mamin) di pedesaan belum berbadan hukum.

‘’Kalau di sekitar perkotaan mudah, tapi kasihan teman – teman yang di daerah pinggiran, kadang satu kecamatan belum ada penyedia mamin yang memiliki badan hukum,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lamongan, Sonhaji Zainudin, kemarin (20/2).

Dia menuturkan, peraturan pembayaran yang nontunai sebenarnya cukup bagus dalam tataran konsep. Namun, di lapangan sebagian belum siap melaksanakannya.Sonhaji mencontohkan reses yang dia gelar di dapil IV Lamongan, meliputi Kecamatan Sukodadi, Karanggeneng, Turi, dan Sekaran.

Baca Juga :  Dulu Ingin Jadi Dalang, Kini Banyak Gunakan Objek Wayang

Di wilayah tersebut hanya ada dua rumah makan yang berbadan hukum. Akibatnya, dia terpaksa menggunakan penyedia mamin yang sudah sukses.Padahal, salah satu tujuan membeli mamin saat kegiatan reses itu untuk membantu warga yang usahanya belum mapan.

Setelah digunakan jasanya, maka ke depan diharapkan semakin berkembang. ‘’Maksudnya gantian, tapi bagaimana lagi kalau aturannya harus berbadan hukum,’’ ujarnya.Sementara itu, Sekretaris DPRD Lamongan, Aris Wibawa, memastikan semuanya butuh proses untuk pembelanjaan nontunai.

Dia tetap optimistis dengan pembayaran nontunai itu bisa mengurangi angka penyelewengan pembelanjaan uang negara. ‘’Memang semuanya butuh proses, kami hanya menjalankan aturan,’’ katanya saat dikonfirmasi terpisah. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/