TUBAN – Politikus kawakan Rudi Harianto digoyang. Setelah selama tiga tahun lebih mulus merangkap jabatan wakil ketua DPRD Tuban dan ketua Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD setempat, kini dia mendapat terpaan kuat dari internal partainya.
Sumber terpercaya Jawa Pos Radar Tuban menyebutkan, Rudi diminta menanggalkan salah satu jabatan yang dirangkap. Yakni, sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera.
Partai pun mengusulkan penggantinya. Dia adalah Kristiawan. Desakan untuk melepas salah satu jabatan tersebut agar mantan sekretaris DPD Partai Golkar Tuban ini lebih fokus dalam mengemban wakil ketua dewan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD Tuban Rahmad membenarkan hal tersebut. ‘’Langkah partai Golkar secara etika sudah sangat bijaksana,’’ ujar dia.
Rahmad mengatakan, Golkar sudah berkomunikasi dengan partainya (PKS) sebagai unsur partai yang tergabung dalam fraksi. Bahkan, sudah ada silaturahmi ke kantor PKS untuk membahas perubahan pimpinan fraksi.
Anggota badan anggaran DPRD setempat ini menilai, hal tersebut sah dipandang dari sisi mana pun dan tidak ada celah untuk tidak diumumkan. ”Itu hanya sebatas pergantian ketua fraksi yang menjadi kewenangan partai,’’ tegasnya.
Dikatakan Rahmad, surat pergantian tersebut sudah ditandatangani dua partai gabungan (Partai Golkar dan PKS) dan dikirim ke sekretaris dewan. ‘’Jadi, sekarang ini palu ada di tangan pimpinan dewan untuk diumumkan atau tidak,’’ tegas dia.
Dikonfirmsi terpisah, Ketua DPD PKS Tuban Syaiful Antariksa membenarkan hal tersebut. Dikatakan dia, pergantian tersebut berawal dari usulan Golkar. Pertimbangannya terkait rangkap jabatan.
‘’PKS sepakat dengan apa yang dilakukan Partai Golkar,’’ tegas dia via pesan pendek. Setali tiga uang dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban Nanik Herdiyanti.
Ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, dia mengatakan, usulan pergantian jabatan ketua Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD Tuban sudah disepakati dalam rapat pleno bersama partai koalisi fraksi.
Pertimbangannya, hasil evaluasi dan instruksi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jatim terkait larangan dobel jabatan.Usulan pergantian tersebut, kata dia, sudah disampaikan ke DPRD Tuban sepekan lalu dan kini menunggu proses.
‘’Ditunggu saja,’’ imbuh dia. Sampai berita ini diturunkan, Ketua Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD Tuban Rudi Harianto belum bisa dikonfirmasi.
Ponselnya yang dihubungi hanya terdengar nada sambung, namun tidak mengangkat. Pertanyaan yang dikirim via pesan pendek pun belum dijawab.
