ADVERTORIAL – Ali Mahfudl, anggota Fraksi PAN DPRD Lamongan, telah menggelar reses di Rumah Makan Bintang Lima, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro. Kegiatan yang dihadiri 112 orang itu, memunculkan beberapa usulan dari dari masyarakat.Sebagian peserta mengusulkan tentang pembangunan infrastruktur.
Di antaranya, pembangunan jalan poros desa, pengerukan waduk, penanganan sampah, dan usulan pembangunan masjid atau musala.
‘’Yang mengusulkan madin juga ada’’ katanya.Kegiatan tersebut juga secara tiba – tiba dihadiri guru swasta yang diwakili forum guru honorer non K-2. Mereka ingin menolak SK bupati tentang penugasan dan menuntut SK pengangkatan guru honorer.
Ketua forum, Syukron, S.Pd, beralasan itu salah satu syarat untuk mengurusi NUPTK dan sertifikasi.
Sedangkan Hamdan, Spd, dari perwakilan masyarakat pantura, meminta untuk disampaikan ke pemkab bahwa kegiatan reklamasi dan perusakan tanaman bakau atau mangrove dihentikan. Sebab, tanaman tersebut bisa menahan terjadinya abrasi.
Juga, melindungi ekosistem. Apalagi, menanamnya lagi tidak mudah.‘’Maka kami mohon pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyat kecil ini.
Jangan membela para pengusaha yang hanya berpikir keuntungan finansial, tapi mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyat kecil,’’ ujarnya kepada Ali Mahfudl yang juga menjabat ketua komisi D DPRD itu.
ADVERTORIAL – Ali Mahfudl, anggota Fraksi PAN DPRD Lamongan, telah menggelar reses di Rumah Makan Bintang Lima, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro. Kegiatan yang dihadiri 112 orang itu, memunculkan beberapa usulan dari dari masyarakat.Sebagian peserta mengusulkan tentang pembangunan infrastruktur.
Di antaranya, pembangunan jalan poros desa, pengerukan waduk, penanganan sampah, dan usulan pembangunan masjid atau musala.
‘’Yang mengusulkan madin juga ada’’ katanya.Kegiatan tersebut juga secara tiba – tiba dihadiri guru swasta yang diwakili forum guru honorer non K-2. Mereka ingin menolak SK bupati tentang penugasan dan menuntut SK pengangkatan guru honorer.
Ketua forum, Syukron, S.Pd, beralasan itu salah satu syarat untuk mengurusi NUPTK dan sertifikasi.
Sedangkan Hamdan, Spd, dari perwakilan masyarakat pantura, meminta untuk disampaikan ke pemkab bahwa kegiatan reklamasi dan perusakan tanaman bakau atau mangrove dihentikan. Sebab, tanaman tersebut bisa menahan terjadinya abrasi.
Juga, melindungi ekosistem. Apalagi, menanamnya lagi tidak mudah.‘’Maka kami mohon pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyat kecil ini.
Jangan membela para pengusaha yang hanya berpikir keuntungan finansial, tapi mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyat kecil,’’ ujarnya kepada Ali Mahfudl yang juga menjabat ketua komisi D DPRD itu.
