alexametrics
27.8 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

252 Desa Menerima BKD Miliaran, Jangan Asal Tentukan Dana Pendamping

Radar Bojonegoro – Dana pendampingan bantuan keuangan desa (BKD) harus menjadi perhatian serius. Diperkirakan tidak semua desa siap dengan dana pendampingan itu. Dikhawatirkan, pemerintah desa (pemdes) hanya menulis dana itu di APBDes, namun di rekening kas desa tidak tersedia.

Dana pendampingan memang bisa dibuat sesuai kebutuhan. Batas maksimalnya hanya 5 persen. Dana itu diperuntukkan perencanaan atau desain, gaji tim pelaksana (timlak), perjalanan dinas, hingga pelaporan. Namun, pemerintah desa juga harus menghitung kebutuhan riilnya. Tidak bisa asal menentukan besarannya.

‘’Misalnya, BKD Rp 1 miliar, tidak mungkin dana perencanaannya hanya Rp 10 juta. Minimal harus Rp 25 juta,’’ kata Kepala Desa (Kades) Plesungan, Kecamatan Kapas Choiri kemarin. Belum lagi, lanjut dia, pemdes yang memperoleh BKD di atas Rp 5 miliar, anggaran untuk perencanaan desainnya pasti lebih besar.

‘’Kalau terlalu kecil nilainya kan tidak mungkin,’’ ujar dia. Desa-desa yang minim pendapatan asli desa (PADes) harus memikirkan hal itu. Sebab, sebagian besar desa di Bojonegoro memang minim PADes. ‘’Ada yang PADes-nya besar, tapi tidak banyak,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Hanya Divonis Satu Tahun

Dana pendampingan bisa menggunakan PADes dan alokasi dana desa (ADD). Sedangkan, dana desa (DD) tidak bisa digunakan sebagai dana pendampingan. Namun, memakai ADD untuk pendampingan juga tidak mungkin. Bisa mengorbankan gaji kades dan aparatur perangkat desa. ADD hanya cukup untuk gaji dan operasional saja.

Sebagian besar, jasa perencanaan desain konstruksi tetap menggunakan pihak ketiga. Sehingga, bisa diketahui kebutuhan rencana anggaran biaya (RAB) proyek akan dilaksanakan. Sedangkan, untuk pelaksanaan, bisa menggunakan berbagai cara. Mulai swakelola dan penyedia. Bisa melalui penunjukkan langsung atau lelang. ‘’Itu nanti menunggu petunjuk dari pemkab terkait pelaksanaannya,’’ jelasnya.

‘‘Kami menunggu petunjuk lebih lanjut terkait hal itu,’’ lanjut Choiri. Diberitakan sebelumnya BKD tahun ini cukup fantastis. Sebanyak 252 desa menerima BKD untuk pengerjaan jalan aspal maupun jalan cor. Pagu anggarannya Rp 452,2 miliar. Dengan perbaikan panjang jalan 331 kilometer. Meliputi 215 desa pengerjaan jalan aspal dan 36 desa dengan jalan cor beton.

Baca Juga :  Perbaikan Sisakan 25 Hari

Sebagian besar desa menerima pagu BKD miliaran. Mulai Rp 1 miliar hingga Rp 9 miliar. Berdasar Data Desa Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 2021, Desa Tanggungan mendapat porsi tertinggi BKD. Pagu anggarannya Rp 9,5 miliar. Disusul Desa Kedungrejo, Kecamatan Baureno, dan Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor. Dua desa ini mendapat pagu Rp 9,09 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmudin menjelaskan, bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Desa bisa memilih melakukan secara swakelola atau melalui penyedia.

Selain itu, lanjut dia, saat ini pihaknya tengah menyusun perbup baru tentang PBJ. Namun, perbup PBJ itu tidak berbeda jauh dengan perka LKPP itu. ‘’Tidak banyak beda. Misalnya, di lampiran perka LKPP itu hanya ada beberapa pasal boleh disesuaikan. Seperti persentase honor. Tapi, ini belum pembahasan,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Dana pendampingan bantuan keuangan desa (BKD) harus menjadi perhatian serius. Diperkirakan tidak semua desa siap dengan dana pendampingan itu. Dikhawatirkan, pemerintah desa (pemdes) hanya menulis dana itu di APBDes, namun di rekening kas desa tidak tersedia.

Dana pendampingan memang bisa dibuat sesuai kebutuhan. Batas maksimalnya hanya 5 persen. Dana itu diperuntukkan perencanaan atau desain, gaji tim pelaksana (timlak), perjalanan dinas, hingga pelaporan. Namun, pemerintah desa juga harus menghitung kebutuhan riilnya. Tidak bisa asal menentukan besarannya.

‘’Misalnya, BKD Rp 1 miliar, tidak mungkin dana perencanaannya hanya Rp 10 juta. Minimal harus Rp 25 juta,’’ kata Kepala Desa (Kades) Plesungan, Kecamatan Kapas Choiri kemarin. Belum lagi, lanjut dia, pemdes yang memperoleh BKD di atas Rp 5 miliar, anggaran untuk perencanaan desainnya pasti lebih besar.

‘’Kalau terlalu kecil nilainya kan tidak mungkin,’’ ujar dia. Desa-desa yang minim pendapatan asli desa (PADes) harus memikirkan hal itu. Sebab, sebagian besar desa di Bojonegoro memang minim PADes. ‘’Ada yang PADes-nya besar, tapi tidak banyak,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Motovlogger Hits asal Balen, Penghasilan Tetap dari Medsos

Dana pendampingan bisa menggunakan PADes dan alokasi dana desa (ADD). Sedangkan, dana desa (DD) tidak bisa digunakan sebagai dana pendampingan. Namun, memakai ADD untuk pendampingan juga tidak mungkin. Bisa mengorbankan gaji kades dan aparatur perangkat desa. ADD hanya cukup untuk gaji dan operasional saja.

Sebagian besar, jasa perencanaan desain konstruksi tetap menggunakan pihak ketiga. Sehingga, bisa diketahui kebutuhan rencana anggaran biaya (RAB) proyek akan dilaksanakan. Sedangkan, untuk pelaksanaan, bisa menggunakan berbagai cara. Mulai swakelola dan penyedia. Bisa melalui penunjukkan langsung atau lelang. ‘’Itu nanti menunggu petunjuk dari pemkab terkait pelaksanaannya,’’ jelasnya.

‘‘Kami menunggu petunjuk lebih lanjut terkait hal itu,’’ lanjut Choiri. Diberitakan sebelumnya BKD tahun ini cukup fantastis. Sebanyak 252 desa menerima BKD untuk pengerjaan jalan aspal maupun jalan cor. Pagu anggarannya Rp 452,2 miliar. Dengan perbaikan panjang jalan 331 kilometer. Meliputi 215 desa pengerjaan jalan aspal dan 36 desa dengan jalan cor beton.

Baca Juga :  City Car, Mobil Dambaan Mamih Muda

Sebagian besar desa menerima pagu BKD miliaran. Mulai Rp 1 miliar hingga Rp 9 miliar. Berdasar Data Desa Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 2021, Desa Tanggungan mendapat porsi tertinggi BKD. Pagu anggarannya Rp 9,5 miliar. Disusul Desa Kedungrejo, Kecamatan Baureno, dan Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor. Dua desa ini mendapat pagu Rp 9,09 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmudin menjelaskan, bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Desa bisa memilih melakukan secara swakelola atau melalui penyedia.

Selain itu, lanjut dia, saat ini pihaknya tengah menyusun perbup baru tentang PBJ. Namun, perbup PBJ itu tidak berbeda jauh dengan perka LKPP itu. ‘’Tidak banyak beda. Misalnya, di lampiran perka LKPP itu hanya ada beberapa pasal boleh disesuaikan. Seperti persentase honor. Tapi, ini belum pembahasan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/