alexametrics
24 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Semua Bangunan Wajib Kantongi SLF

TUBAN – Tidak hanya gedung perkantoran dan ruang publik serta pelayanan saja yang wajib memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Namun, bangunan rumah tinggal maupun pribadi juga wajib memiliki. 

‘’Jadi tidak hanya bangunan perkantoran dan pelayanan publik yang nantinya harus memiliki SLF. Namun bangunan pribadi (rumah tinggal) juga sama, harus memiliki SLF,’’ tegas kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tuban, Choliq Qunnasich ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, sabtu (20/1). 

Perbedaannya, jangka waktu berlakunya SLF untuk bangunan yang bersifat pribadi selamanya. Sedangkan gedung perkantoran, pelayanan publik, dan sejenisnya berlaku secara periodik. Yakni, sekitar 5 sampai 10 tahun harus dilakukan kajian kembali untuk mendapatkan surat SLF terbaru. 

Baca Juga :  Momen Tingkatkan Komitmen dalam Mengawal Program-Program Pemkab

Dijelaskan Choliq, teknisnya sebelum gedung dan rumah tinggal mendapat surat SLF, tim dari Pemkab Tuban bakal bekerja sama dengan tim ahli bangunan gedung (TABG). Tim ini yang dibentuk pemerintah dari sejumlah unsur. Di antaranya perguruan tinggi, asosiasi, dan pihak terkait. 

Lebih lanjut Choliq menjelaskan, sebelum SLF dikeluarkan oleh pemerintah, tim dari pemerintah menyampaikan surat pengajuan ke tim ahli bangunan gedung (TAPG) untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. ‘’Dari TABG akan dikeluarkan rekomendasi,’’ tuturnya. 

Saat ini, kata Choliq, pihaknya masih menunggu tim disahkan dan peraturan bupati diundangkan. ‘’Secepatnya akan bergerak,’’ kata dia.

Diberitakan sebelumnya, runtuhnya sebagian bangunan gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta menginspirasi institusi teknis yang membidangi konstruksi di Tuban.

Baca Juga :  Lampaui Target, BPN Kebut Pembagian Sertifikat PTSL

Tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tuban. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinakhodai Choliq Qunnasich ini sudah menyiapkan tim untuk melakukan uji kelaikan bangunan gedung perkantoran dan pelayanan publik di Bumi Wali.

Tim ini rencananya beranggotakan instansi teknis. Di antaranya DPUPR, dinas lingkungan hidup, satpol PP, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), bagian hukum, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan lainnya. 

Nantinya, tim ini akan bergerak untuk melakukan kajian terhadap kondisi struktur gedung dan kondisi di dalamnya. Termasuk perangkat listrik. Jika gedung dinilai sudah layak, maka bakal dikeluarkan sertifikat laik fungsi (SLF). Sampai saat ini seluruh gedung di Tuban belum mengantongi SLF.

TUBAN – Tidak hanya gedung perkantoran dan ruang publik serta pelayanan saja yang wajib memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Namun, bangunan rumah tinggal maupun pribadi juga wajib memiliki. 

‘’Jadi tidak hanya bangunan perkantoran dan pelayanan publik yang nantinya harus memiliki SLF. Namun bangunan pribadi (rumah tinggal) juga sama, harus memiliki SLF,’’ tegas kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tuban, Choliq Qunnasich ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, sabtu (20/1). 

Perbedaannya, jangka waktu berlakunya SLF untuk bangunan yang bersifat pribadi selamanya. Sedangkan gedung perkantoran, pelayanan publik, dan sejenisnya berlaku secara periodik. Yakni, sekitar 5 sampai 10 tahun harus dilakukan kajian kembali untuk mendapatkan surat SLF terbaru. 

Baca Juga :  Pemahaman Agama Bukan Ditentukan Sertifikat

Dijelaskan Choliq, teknisnya sebelum gedung dan rumah tinggal mendapat surat SLF, tim dari Pemkab Tuban bakal bekerja sama dengan tim ahli bangunan gedung (TABG). Tim ini yang dibentuk pemerintah dari sejumlah unsur. Di antaranya perguruan tinggi, asosiasi, dan pihak terkait. 

Lebih lanjut Choliq menjelaskan, sebelum SLF dikeluarkan oleh pemerintah, tim dari pemerintah menyampaikan surat pengajuan ke tim ahli bangunan gedung (TAPG) untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. ‘’Dari TABG akan dikeluarkan rekomendasi,’’ tuturnya. 

Saat ini, kata Choliq, pihaknya masih menunggu tim disahkan dan peraturan bupati diundangkan. ‘’Secepatnya akan bergerak,’’ kata dia.

Diberitakan sebelumnya, runtuhnya sebagian bangunan gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta menginspirasi institusi teknis yang membidangi konstruksi di Tuban.

Baca Juga :  Pemkab Akan Lakukan Kajian

Tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tuban. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinakhodai Choliq Qunnasich ini sudah menyiapkan tim untuk melakukan uji kelaikan bangunan gedung perkantoran dan pelayanan publik di Bumi Wali.

Tim ini rencananya beranggotakan instansi teknis. Di antaranya DPUPR, dinas lingkungan hidup, satpol PP, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), bagian hukum, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan lainnya. 

Nantinya, tim ini akan bergerak untuk melakukan kajian terhadap kondisi struktur gedung dan kondisi di dalamnya. Termasuk perangkat listrik. Jika gedung dinilai sudah layak, maka bakal dikeluarkan sertifikat laik fungsi (SLF). Sampai saat ini seluruh gedung di Tuban belum mengantongi SLF.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/