
Radar Bojonegoro - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bojonegoro meliputi Polres, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian Setda dan Bulog Sub Divre Bojonegoro, untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 terus melakukan koordinasi dan pemantauan.
TPID telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional untuk mengecek kondisi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok ke sejumlah pedagang. TPID memastikan stok ketersediaan dan harga kebutuhan pokok aman, sekaligus antisipasi adanya penimbunan sembako.
Beberapa lokasi yang dipantau, yakni Pasar Sumberrejo, Pasar Kedungadem, Pasar Padangan, Pasar Kalitidu dan Pasar Dander. Dari hasil pantauan tim ke sejumlah pedagang, ada beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga, seperti telur, minyak dan cabai.
Sementara untuk bawang merah justru mengalami penurunan, sedangkan untuk beras, gula, dan daging harganya masih tetap normal. Menjelang Nataru ini, pembeli cukup signifikan.
TPID berharap dalam menyongsong Nataru 2021 tidak ada kelangkaan produk, juga tidak ada kenaikan harga signifikan. ‘’Alhamdulillah harga-harga kebutuhan pokok masyarakat masih sangat stabil, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap eksis,’’ kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Darmawan.
Program KPP-PPM Pengendali Inflasi
Menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang, program kartu pedagang produktif ( KPP ) sangat membantu, karena sebagai solusi pelaku usaha dan menyelamatkan perekonomian pelaku usaha dan keluarga pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
Selain sebagai pemberdayaan permodalan, juga pendampingan melalui penjelasan manajemen usaha, juga solusi semua permasalahan usaha. KPP salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, untuk pelaku usaha ultramikro dan mikro.
KPP itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena bisa mengakses kegiatan pelatihan di beberapa OPD, kemudian memfasilitasi permodalan mikro sampai 25 juta tanpa agunan dengan jasa 0,5 persen per bulan sampai 2,5 juta dengan jasa 0,25 persen per bulan di BPR Bojonegoro.
‘’Misalnya pengentasan pedagang dari rentenir, sampai saat ini mencapai kurang lebih 30 miliar,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Bojonegoro Sukaemi. Selain itu ada intervensi kebijakan program petani mandiri (PPM) Pemkab Bojonegoro di sektor pertanian dalam bantuan hibah terhadap pemenuhan kebutuhan saprodi (benih dan pupuk), berhasil meningkatkan produksi padi. Dengan demikian ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok yang rentan terhadap inflasi, akan tercukupi dan kestabilan harga terjaga melalui manfaat PPM, jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan badan usaha milik desa (Bumdes).
‘’Ke depan program PPM mempunyai kontribusi terhadap pengendalian inflasi terkait komoditas horti, khususnya cabe dan bawan,’’ kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Helmy Elisabeth.
Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk penguatan modal Bumdes pada 2020, juga menjadi solusi menuju exit strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 100 juta tersebut, menjadi stimulan penguatan modal Bumdes, dapat dialokasikan modal pemerintah desa dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk mengembangkan usaha pembelian hasil pertanian, dengan harapan ke depan Bumdes menjadi embrio sekaligus bekerjasama dengan BUMD Pangan, sehingga berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




