
Radar Lamongan – Menjelang tutup tahun, pendapatan daerah dari pajak reklame masih Rp 2,4 miliar dari target Rp 3 miliar. Meski kurang 18 persen, Kabid Penetapan dan Pendapatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Lamongan Samsul Hadi optimistis bisa tutup target.
Menurut dia, selama hari aktif, tim diterjunkan ke lapangan untuk menagih. Ada beberapa reklame yang tertib dan sebagian sulit penagihannya. “Intinya kita lakukan mediasi persuasif sehingga tidak ada paksaan dan diharapkan mereka tertib,” ujarnya.
Dia menjelaskan, meski pandemi, tidak ada pengurangan target pajak reklame. Sebab, jenis iklannya media luar ruang seperti spanduk, banner, pamflet, dan iklan-iklan berbau ajakan lainnya, yang tidak memengaruhi pendapatan suatu perusahaan.
Jika ada pengaruhnya, menurut Samsul, itu di luar kontrak yang disepakati dengan daerah. Dibandingkan tahun lalu, persentase kekurangan target tahun ini lebih besar. Tahun lalu, realisasi pertengahan Desember sudah 92 persen. “Kita ada kenaikan target dari Rp 2,7 miliar menjadi Rp 3 miliar, jadi ada selisih sedikit,” katanya.
Samsul menambahkan, beberapa vendor sudah disurati dan menyatakan kesanggupan untuk membayar. Kontribusi terbesar sampai sekarang dari pajak reklame rokok.
Namun, setelah Perda Kawasan Tertib Rokok (KTR) diberlakukan, maka potensi pajak reklame tersebut berkurang. Sebab fasilitas umum tidak boleh ada reklame rokok. Terkait kontrak dengan perusahaan rokok, Samsul mengaku masih ada. Solusinya tidak dipasang di fasilitas umum seperti alun-alun, sekolah, dan lingkungn kesehatan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




