
Radar Bojonegoro - Potensi pendapatan akhir tahun dari objek wisata Kahyangan Api dipastikan hilang. Hingga kemarin (7/12) belum ada kejelasan tentang perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Bojonegoro dengan Perhutani. Imbasnya tak bisa menarik tarif loket pengunjung wisata abadi itu. Padahal, kunjungan akhir tahun diperkirakan lumayan tinggi.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Budiyanto menjelaskan, tahun ini target pendapatan dari Kahyangan Api mencapai Rp 250 juta. Terget itu dipastikan tidak akan tercapai. Hingga kini belum ada kejelasan terkait PKS itu. Padahal, saat ini sudah akhir tahun. ‘’Proses PKS masih belum selesai hingga saat ini,’’ jelasnya kemarin (7/12).
Menurut Budi, pihaknya dan Perhutani KPH Bojonegoro tengah berjuang mengurus perizinan itu di Perhutani Divre Jawa Timur. Prosesnya ada di Perhutani Divre Jatim. Bukan di Perhutani KPH Bojonegoro. ‘’Kami juga belum tahu kapan akan selesai (terkait kerja sama ini),’’ jelasnya.
Budi berharap, PKS itu segera ada kejelasan. Sehingga, tidak kehilangan potensi pendapatan akhir tahun di objek wisata berlokasi di Kecamatan Ngasem itu. Potensi pendapatan akhir tahun cukup tinggi karena ada momentum libur tahun baru.
PKS antara Perhutani dan pemkab berakhir Maret lalu. Pemkab sudah mengajukan surat perpanjangan sejak Mei. Namun, hingga kini masih belum ada kejelasan. Hal itu membuat disbudpar kehilangan potensi pendapatan dari sektor wisata api abadi menjadi salah satu ikon Bojonegoro itu.
Anggota Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto mengatakan, masalah PKS Kahyangan Api itu harus mendapatkan perhatian serius. Harus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro.
Politikus Golkar itu melanjutkan, sebagian besar objek wisata di Bojonegoro berlokasi di wilayah hutan Perhutani. Hal itu menjadi masalah tersendiri. Jika semuanya harus melakukan PKS seperti itu akan menghambat perkembangan industri pariwisata. ‘’Masalah seperti ini harus segera dicarikan jalan keluar,’’ jelasnya.
Menurut Sekretaris Fraksi Golkar itu, pemkab harus melakukan langkah serius. Di antaranya melakukan pembi caraan dengan Perhutani pusat. Sehingga, berbagai masalah menghambat itu bisa dicarikan jalan keluarganya.
‘’Kalau tidak ada kejelasan, kedepan akan terus terjadi masalah seperti ini,’’ jelasnya. Asisten Manajer Wisata Perhutani KPH Bojonegoro Heri Nurcahyo belum memberikan keterangan lebih jauh terkait perjanjian kerja sama itu. Sebelumnya, dia menyatakan prosesnya masih ada di Perhutani Divre Jatim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




