
Radar Lamongan – Terdakwa dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKKPD) Dibee, Kecamatan Kalitengah tahun lalu, Supartin, menjalani sidang kedua di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (1/12). Eks Kades Dibee tersebut keberatan dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
Eksepsi itu dibacakan penasihat hukum terdakwa. ‘’Kami mendakwa korupsi dengan kerugian negara Rp 120 juta. Tadi dalam eksepsi yang dibacakan, seolah-olah tidak melakukan korupsi,’’ tutur JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan M Subhan kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Versi Subhan dari jalannya persidangan, terdakwa merasa sudah mengembalikan dana secara penuh. ‘’Menurut kami memang sudah dikembalikan, tapi itu tidak menghapuskan unsur pidananya,’’ ujarnya.
Fakta saat penyelidikan dan penyidikan, kata dia, mengungkapkan bahwa terdakwa melakukan korupsi. JPU menilai terdakwa sudah mencairkan dana BKKPD. Namun, tidak ada pengerjaan di lapangan. Terdakwa melakukan pengembalian kerugian negara setelah adanya pemeriksaan dari kepolisian. ‘’Faktanya kan seperti itu,’’ imbuh Subhan.
Dia mengatakan, sidang selanjutnya tanggapan dari JPU terkait eksepsi dari terdakwa (8/12). Nantinya, lanjut dia, hakim memutuskan sidang selesai sampai di situ atau dilanjutkan. ‘’Akan kita jawab Selasa depan,’’ ujarnya.
Sementara itu, wartawan koran ini masih kesulitan mencari kontak person Joko Riyadi, penasihat hukum terdakwa. Sehingga, pihak terdakwa belum bisa dikonfirmasi. Seperti diberitakan, Supartin diduga menyelewengkan dana BKKPD 2019 Desa Dibee sekitar Rp 120 juta. Terdakwa diduga melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 UndangUndang (UU) Tipikor.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




