
Radar Bojonegoro – Program pembangunan jalan desa dari bantuan keuangan desa (BKD) tahun depan masih jadi sorotan kalangan legislatif, eksekutif diminta segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) tentang pelaksanaan proyek itu, mengantisipasi penyelewengan anggaran.
Sebab, anggaran digelontorkan cukup besar. Setiap desa bisa menerima anggaran sekitar Rp 1,7 miliar. Lebih besar dibanding anggaran dana desa (DD), nominal anggaran dari APBN itu rerata kurang dari Rp 1 miliar. ‘’Anggarannya (BKD) sangat besar. Hampir setengah triliun,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto kemarin.
Menurut Sukur, tahun depan anggaran disiapkan pemkab mencapai Rp 452 miliar, bersumber APBD 2021. Dana itu akan diberikan 252 desa di 27 kecamatan melalui bantuan keuangan desa (BKD). Rata-rata setiap desa akan menerima Rp 1,7 miliar. Jauh lebih besar dibanding dana desa (DD) yang diterima desa.
‘’Dengan dana sebesar itu, harus ada SOP pekerjaan yang jelas. Mulai perencanaan, pelaksaan, hingga pengawasan. Kalau perlu ada juga pendampingan dari aparat penegak hukum,’’ jelas politikus Demokrat itu. Menurut Sukur, celah-celah penyelewengan anggaran itu selalu ada. Selama ini sudah banyak kepala desa masuk penjara, gara-gara penyelewengan DD. ‘’Karena itu, SOP pelaksaan pembangunan jalan desa harus segera dibuat,’’ pintanya.
Selama ini, kata Sukur, program pembangunan jalan fokus dilakukan pada jalan kabupaten, progres pembangunan sudah hampir selesai. Sehingga, fokus tahun depan adalah membangun jalan desa. Sebab, jalan desa banyak rusak. ‘’Dibangun langsung oleh pemkab tidak bisa. Sebab, bukan aset pemkab. Maka, dibangun dengan bantuan keuangan desa (BKD). Desa akan membangunnya sendiri dengan anggaran itu,’’ jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, panjang jalan desa yang butuh dibangun mencapai 1.449 km. Itu tersebar di semua kecamatan. ‘’Agendanya dibangun mulai 2021 dan selesai pada 2023,’’ jelasnya.
Tahun ini hanya bangun 331,5 km. Anggarannya Rp 452 miliar. Jumlah desanya mencapai 252 desa di 27 kecamatan. Kriteria jalan yang bangun adalah yang lebarnya 3 meter ke atas. ‘’Yang kurang 3 meter akan dibangun sendiri oleh desa,’’ jelasnya.
Jalan desa yang sering tergenang banjir akan dibangun rigid beton. Sedangkan jalan yang jarang terkena banjir akan dibangun aspal. ‘’Tahun ini jalan kabupaten hanya sisa 190 km. Sudah ada 643 km lebih yang dibangun rigid beton’’ jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




