Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunjangan Guru Honorer Dijatah Rp 39,5 Miliar

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Tunjangan Guru Honorer Dijatah Rp 39,5 Miliar
Tunjangan Guru Honorer Dijatah Rp 39,5 Miliar

Radar Bojonegoro - Besaran tunjangan honorer di lingkup dinas pendidikan (disdik) tahun depan tidak naik. Alokasi anggaran disiapkan tahun depan mencapai Rp 39,5 miliar.


Jumlah itu sama dengan jumlah alokasi tahun ini. Jumlah anggaran itu berpotensi lebih jika sebagain honorer lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) segera mendapat surat keputusan (SK).


Kabid Ketenagaan Disdik Bojonegoro Totok Ismanto menje laskan, tahun depan pihaknya tidak mengu sulkan kenaikan anggaran untuk honorer. Sehingga, tahun depan tunjangan yang diterima honorer masih tetap sama dengan tahun ini.


‘’Tidak ada kenaikan. Masih sama seperti tahun ini,’’ katanya kemarin (27/11). Totok menjelaskan, setiap tahun disdik mengalokasikan anggaran untuk tunjangan honorer. Tahun ini besarannya mencapai Rp 39,5 miliar. Tahun depan dialokasikan dengan nominal yang sama.


Jumlah itu akan diberikan pada 3.212 honorer di bawah lingkup disdik. Baik yang masuk honorer kategori dua (K2) atau yang non-K2. Besaran tunjangan tidak sama antara yang K2 dan yang non-K2. Totok menjelaskan, jumlah anggaran disediakan itu diperkirakan tidak akan terserap semua. Sebab, sebagian honorer itu ada yang lolos seleksi PPPK.


Namun, hingga saat ini masih belum jelas kapan mereka akan menerima SK. ‘’Meski demikian kami tetap mengalokasikan anggaran tunjangannya,’’ jelas mantan kabid di dinas kesehatan itu.


Tahun ini, para honorer yang lolos PPPK itu tidak dialokasikan anggaran tunjangan. Hal itu membuat disdik harus mengusulkan alokasi tambahan di P-APBD. Sebab, SK PPPK masih belum diberikan.


‘’Untuk jaga-jaga tetap kami alokasikan. Kalau sudah dapat SK anggaranya tidak diserap,’’ terangnya. Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menjelaskan, hingga kini PPPK masih belum jelas.


Meskipun sudah ada peraturan presiden (perpres) mengatur terkait gajinya. Namun, masih banyak aturan baru harus dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’PPPK ini kan baru. Jadi, banyak yang harus disiapkan,’’ jelasnya.


PPPK tidak sama dengan PNS. Para PPPK akan dikontrak antara setahun hingga lima tahun. Sedang kan, PNS menjadi pegawai negeri tetap hingga pensiun. ‘’Tahun depan diperkirakan akan ada seleksi PPPK lagi,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer