
Radar Bojonegoro - Rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) gagal dibahas tahun ini. Rekom dari Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang (ATR) tak kunjung turun. DPRD akan memprioritaskan pembahasan raperda itu tahun depan. Raperda itu dinilai urgen dan harus segera disahkan.
Tanpa perda itu, raperda pengembangan kawasan industri tidak bisa disahkan. Padahal, raperda kawasan industri sudah mulai dibahas oleh DPRD setempat. Terutama komisi D DPRD yang mengusulkannya.
‘’Yang akan kami prioritaskan adalah perubahan perda tata ruang (RTRW) itu,’’ kata Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno kemarin. Hingga kini, raperda RTRW itu belum bisa dibahas.
Prosesnya masih dimintakan rekomendasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. ‘’Setelah (rekomendasi) itu baru bisa dibahas oleh DPRD dan pemkab. Kalau proses di provinsi sudah selesai,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Perda RTRW itu tidak membuat baru. Namun, hanya melakukan perubahan. Sebab, perda RTRW itu sudah lama. Yakni, sejak 2011 lalu. ‘’Sehingga, sudah tidak sesuai kondisi saat ini,’’ ujar politikus asal Kecamatan Kedung adem itu.
Sutikno optimistis perda RTRW itu selesai tahun depan. Sebab, prosesnya hanya tinggal di Kementerian ATR. Setelah itu ditindaklanjuti pembahasan dan pengesahan. ‘’Perubahan itu diusulkan sejak tahun ini. Tahun depan diharapkan bisa selesai,’’ jelas Sutikno.
Selain perda RTRW, tahun ini juga ada perda tentang BUMDes pertanian. Setelah perda disahkan, BUMDes pertanian akan segera dibentuk. Tahun depan target raperda berkurang. Para wakil rakyat hanya mengagendakan pembahasan 15 perda baru. Dari jumlah itu ada empat perda usulan tahun ini yang dilanjutkan tahun depan.
‘’Dari 15 perda itu, ada usulan lama dan ada usulan baru,’’ jelasnya. Raperda usulan lama ada empat. Sedangkan yang 11 sisanya adalah usulan baru. Baik usulan pemkab maupun usulan DPRD. Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menjelaskan, perda RTRW memang sudah lama. Sehingga, banyak kondisi sudah tidak sesuai. Karena itu, harus dilakukan perubahan atas perda RTRW itu.
‘’Misalnya, menata tentang kawasan peru mahan. Sebab, sejauh ini banyak kawasan pertanian yang beralih jadi perumahan. Ini bisa mengganggu sektor pertanian. Jadi perda tata ruang perlu ada perubahan,’’ jelasnya. Sebelumnya, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Chusaifi Ivan mengatakan, bahwa proses perda tata ruang masih proses di Kementerian ATR. Prosesnya perubahan perda tata ruang memang panjang. Berbeda dengan pengajuan perda lainnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




