Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Madrasah Aliyah Akhirnya Dapat Subsidi SPP

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Madrasah Aliyah Akhirnya Dapat Subsidi SPP
Madrasah Aliyah Akhirnya Dapat Subsidi SPP

Radar Bojonegoro - Madrasah aliyah (MA) bakal mendapat gelontoran subsidi SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Layaknya seperti SMA dan SMK yang lebih dulu mendapat bantuan tersebut. Itu menyusul pemprov menggulirkan bantuan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) untuk MA tahun depan.


Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, program tersebut sedianya sudah dicanangkan sejak tahun lalu.


Namun, yang baru terealisasi pada lembaga SMA dan SMK. Sementara MA belum terealisasi. ‘’Ini sudah ada pedoman pelaksanaannya dari Kanwil Kemenag Jatim,” katanya kemarin (20/11).


Menurut dia, sedianya lembaga MA memang berada di bawah naungan Pemprov Jatim. Sama seperti lembaga SLB, SMA, dan SMK. Sehingga sudah sepatutnya lembaga MA mendapat suntikan bantuan melalui BPOPP. ‘’Baik itu MA negeri dan swasta akan mendapat BPOPP. Jumlah total ada 56 madrasah,” kata pria asal Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas itu.


Menurut Wahid, pencairan BPOPP setiap tiga bulan sekali. Besaran BPOPP akan diterima setiap MA berbeda. Tergantung besaran nilai per siswa dikalikan jumlah siswa di lembaga. Semen tara per siswa setiap bulannya mendapat alokasi sekitar Rp 100 ribu.


‘’Mulai tahun depan pencairannya. Ini kami sudah mulai sosialisasi ke lembaga,” ujar Wahid. Menurut dia, prinsipnya dalam penggunaannya tidak bertabrakan dengan dana BOS reguler dari pemerintah pusat. Sebab, BPOPP peruntukannya menunjang kegiatan operasional madrasah yang belum terkaver BOS reguler.


‘’Tapi basis datanya sama seperti BOS reguler. Melalui education management information system (Emis),” tambahnya. Adanya bantuan BPOPP dari Pemprov Jatim, menurut Wahid, kian membantu meringankan biaya siswa. Seiring sebelumnya lembaga telah mendapat bantuan operasional melalui BOS reguler dari pemerintah pusat dan DAK MA dari pemkab setempat.


‘’Jadi semakin menguatkan kalau madrasah tidak boleh menarik biaya tambahan lagi ke siswa,” tuturnya. Tahun ini, Kantor Kemenag Bojonegoro mendapat dana alokasi khusus (DAK) madrasah dari APBD Bojonegoro sebesar Rp 13,5 miliar. Bantuan hibah ini khusus untuk MA. Pemkab Bojonegoro memberi DAK madrasah sebagai penopang setelah MA tahun ini tidak mendapat BPOPP dari Pemprov Jatim.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer