Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buruh Ingin UMK Naik 8 Persen

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Buruh Ingin UMK Naik 8 Persen
Buruh Ingin UMK Naik 8 Persen

Radar Bojonegoro - Satu tahap pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 baru selesai. Yakni, survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil survei itu baru akan diumumkan Rabu (11/11) mendatang bersamaan pengusulan UMK 2021.


Anggota Dewan Pengupahan Bojonegoro Sugiharto mengatakan, survei KHL dilakukan di tiga pasar. Yakni, Pasar Banjarejo, Pasar Sumberrejo, dan Pasar Kalitidu. Hasil survei itu baru akan diumumkan Rabu mendatang. ‘’Saat ini masih dikaji,’’ ujarnya.


Pria juga ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro itu melanjutkan, ada 60 item kebutuhan yang disurvei. Mulai makanan, pakaian, kredit, pulsa, pendidikan, dan lainnya. Hal-hal itu menjadi indikator kebutuhan hidup sehari-hari.


‘’Jika ada kenaikan, maka UMK juga akan naik,’’ jelasnya. Saat ini, hasil survei memang masih belum diketahui. Namun, dia berharap tahun ini UMK bisa naik. Meskipun tidak banyak. Sebab, upah minimum provinsi (UMP) mengalami kenaikan 5,56 persen. ‘’Kalau serikat buruh ingin naik 8 persen,’’ jelasnya.


Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Bojonegoro Gunardi mengatakan, hasil survei KHL dikaji untuk menentukan besaran UMK tahun depan. Setelah itu, akan diajukan ke bupati dan diteruskan ke gubernur.


‘’Kami targetkan sebelum 13 November hasil survei sudah selesai,’’ jelasnya. Gunardi menjelaskan, penetapan UMK harus mengakomodir dua pihak. Yakni, pekerja dan perusahaan. Kedua pihak ini memiliki keinginan berbeda. Pekerja minta upah naik. Sedangkan, perusahaan minta agar upah tidak naik.


‘’Kami harus bisa mengakomodir keduanya,’’ tuturnya. Perusahaan harus menerapkan upah sesuai UMK berlaku. Jika tidak, karyawan bisa mengadukan ke dinperinaker. ‘’Perusahaan wajib membayarkan keku ranganya jika ada pengaduan,’’ jelasnya.


Menurut Gunardi, selama ini memang banyak perusahaan keberatan dengan kenaikan UMK. Namun, mereka tidak banyak mengajukan penangguhan. Mereka pilih menyelesaikan masalah itu secara internal. Yakni, dimusyawarahkan dengan pekerja. ‘’Jika sudah ada kesepakatan ya tidak ada masalah,’’ jelasnya. Tahun ini UMK Bojonegoro adalah Rp 2.016.781.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

KREASIK Fest Jadi Ruang Kreativitas, Wabup Dorong Agenda Berkelanjutan

KREASIK Fest Jadi Ruang Kreativitas, Wabup Dorong Agenda Berkelanjutan

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Bojonegoro, pada 19–21 November 2026 tersebut menghadirkan beragam agenda. Mulai pameran produk ekonomi kreatif, workshop, hingga kompetisi dari sejumlah subsektor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer