Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desain Gedung DPRD Bojonegoro Gagal, Minta Dirancang Ulang

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Desain Gedung DPRD Bojonegoro Gagal, Minta Dirancang Ulang
Desain Gedung DPRD Bojonegoro Gagal, Minta Dirancang Ulang

Radar Bojonegoro - Penentuan desain gedung DPRD Bojonegoro, ternyata sulit. Tarikulur dan minta didesain ulang meski telah dianggarkan. Seperti perencanaan gedung baru DPRD yang dianggarkan tahun ini, ternyata minta didesain ulang. Desain yang sudah dipaparkan beberapa bulan lalu tidak disetujui oleh DPRD maupun Pemkab Bojonegoro.


Padahal, pembuatan desain gedung itu memakan anggaran tidak sedikit. Bukan hanya sekali, pada 2015 juga pernah dianggarkan perencanaan dan desain gedung DPRD. Namun juga gagal. Saat ini proses pembuatan desain baru tengah berlangsung.


‘’Desain yang lama tidak disetujui. Jadi, saat ini dilakukan desain ulang,’’ kata Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin kemarin (6/11). Gedung DPRD baru rencananya dibangun di Jalan Veteran. Gedung itu akan dibangun empat lantai dengan sejumlah fasilitas.


Konsultan perencana sudah memaparkan hasil desainnya di DPRD sekitar Juli lalu. Belakangan hasil desain itu tidak disetujui. Baik oleh DPRD maupun pemkab. Sehingga, harus didesain ulang. Data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bojonegoro, tahun ini anggaran perencanaan atau desain gedung DPRD mencapai Rp 306 juta. Anggaran itu sudah terserap karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan.


Ada 40 peserta ikut lelang perencanaan gedung itu. Pemenangnya adalah CV Dira Bina Nusa dari Surabaya dengan nilai kontrak Rp 294 juta. Sementara, pada 2015 lalu juga pernah lelang perencanaan gedung baru DPRD. Anggaranya mencapai Rp 350 juta.


Lelang dimenangkan oleh PT Scala dari Pasuruan dengan nilai kontrak Rp 350 juta. Tidak hanya desain ulang, progres pembangunan gedung baru DPRD yang awalnya hanya satu tahun juga akan berubah. Yakni, dibangun bertahap selama beberapa tahun. Hal itu menyesuaikan anggaran tersedia.


Sholikin menjelaskan, tahun depan pembangunan gedung DPRD sudah dialokasikan. Namun, jadi dan tidaknya pembangunan itu tergantung pembahasan RAPBD nanti. ‘’Kami akan membahasnya nanti. Kami nanti akan melihat mana saja yang lebih prioritas,’’ jelas politikus PKB itu.


Menurut dia, gedung DPRD saat ini memang sudah tidak bagus. Sehingga, membutuhkan perbaikan cukup besar. Semua anggota DPRD ingin agar gedung DPRD dibangun baru. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKCK) Bojonegoro Adie Witjaksono menje laskan, pembangunan gedung baru DPRD tahun depan sudah dialo kasikan Rp 36 miliar. Namun, jadi dan tidaknya pembangunan masih menunggu pembahasan RAPBD 2021. ‘’Masih menunggu pembahasan,’’ ujar dia.


Mengenai perubahan desain, lanjut dia, berkaitan luas lahan. Luas lahan di Jalan Veteran akan dibangun itu mencapai 4 hektare. Lahan seluas itu tidak hanya cukup untuk gedung DPRD. Melainkan bisa dibangun gedung lainnya.


‘’Kalau hanya untuk DPRD ya terlalu luas. Nanti akan dibangun gedung lainnya,’’ ujar mantan kepala dinas perhu bungan itu. Pembangunan gedung DPRD juga tidak akan satu tahap selesai. Melainkan dilaksanakan beberapa tahap. Sesuai anggaran dialokasikan.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer