Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ditransfer Rp 560 Miliar, Dana Bagi Hasil Migas Sisa Rp 23 Miliar

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Ditransfer Rp 560 Miliar, Dana Bagi Hasil Migas Sisa Rp 23 Miliar
Ditransfer Rp 560 Miliar, Dana Bagi Hasil Migas Sisa Rp 23 Miliar

Radar Bojonegoro - Dana bagi hasil (DBH) migas triwulan empat masih belum di transfer. Bahkan, diperkirakan tidak akan ditransfer tahun ini oleh Kementerian Keuangan (Keuangan). Hal itu membuat penerimaan DBH migas tahun ini tidak bisa penuh.


Hingga kini, DBH migas yang sudah ditransfer ke rekening kas daerah mencapai Rp 560 miliar. Itu adalah total DBH migas mulai triwulan pertama hingga triwulan ketiga. ‘’Hanya triwulan keempat yang belum diterima,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyoethi kemarin (6/11).


Tahun ini, target DBH migas adalah Rp 583 miliar. Target itu ditetapkan di Perubahan(P)-APBD. Pada APBD induk DBH migas ditargetkan mencapai Rp 956 miliar. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat Kemenkeu memangkas penerimaan DBH migas itu. Sisa DBH masih ditransfer oleh Kemenkeu mencapai Rp 23 miliar. Diperkirakan dana itu baru akan ditransfer tahun depan. ‘’Biasanya ikut di triwulan pertama tahun depan,’’ jelasnya.


Menurut Ibnu, DBH migas triwulan empat memang sering ditransfer awal tahun. Mengenai penyebabnya pihaknya tidak mengetahui. Namun, hal itu sudah sering terjadi. Meski demikian, dana itu dipastikan tidak hilang.


Tahun depan pemkab mematok DBH migas mencapai Rp 984 miliar. Sedikit lebih besar dibanding tahun ini di APBD induk. Dia berharap tahun depan tidak ada penurunan DBH secara mendadak. Menurut Ibnu, penurunan DBH bisa terjadi jika perekonomian mengalami resesi. Jika resesi kondisi ekonomi tidak stabil. Semua penerimaan dari negara bakal berkurang.


Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, sejak dulu penerimaan DBH migas triwulan empat memang molor. Hanya pada 2018 ditransfer DBH migas dilaksanakan di tahun anggaran berjalan. ‘’Lainnya ditransfer tahun berikutnya,’’ jelasnya.


Idealnya DBH ditransfer pada tahun berjalan. Sebab, sudah masuk pendapatan APBD tahun itu. Namun, transfer DBH tergantung Kemenkeu. Bahkan, dipotong atau tidak juga tergantung Kemenkeu. ‘’Mau ditransfer kapan dan berapa nilainya tergantung Kemenkeu,’’ pungkasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer