Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dishub dan DPRD Belum Tahu Rencana Tukar Guling Jembatan Glendeng

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Dishub dan DPRD Belum Tahu Rencana Tukar Guling Jembatan Glendeng
Dishub dan DPRD Belum Tahu Rencana Tukar Guling Jembatan Glendeng

Radar Bojonegoro - Rencana tukar guling Jembatan Simo-Glendeng dari dikelola pemkab menjadi milik Pemprov Jatim belum sepenuhnya diketahui Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro maupun DPRD.


Namun, rencana itu akan didukung, bila memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Sebagaimana rencana tukar guling disampaikan Kaur Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan Bojonegoro Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur Supardi. Yakni, Perempatan Proliman Kapas hingga ke Jembatan Glendeng diserahkan kepada Pemprov Jatim.


Sebab, Jembatan Glendeng sebelumnya bukan aset Pemprov Jatim. Sebaliknya, Pemkab Bojonegoro mendapatkan ganti penanganan Jalan Basuki Rahmad ke utara hingga Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan ini sebelumnya kewenangan pemprov. Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, belum tahu adanya rencana tukar guling tersebut.


Namun ia berpendapat setuju sepanjang inisiatif rencana tukar guling itu untuk memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. “Sebab pada prinsipnya rencana tukar guling tersebut tentu demi kebaikan bersama. Toh juga ke depannya tidak mengurangi hak warga Bojonegoro untuk memanfaatkan jalan tersebut,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Menurut dia, ke depannya rencana tukar guling itu terealisasi hanya masalah kewenangan dalam pengelolaan, penanganan, serta penganggaran. Dia mengambil contoh kecil di wilayah Bojonegoro sendiri terkait perbaikan jalan kabupaten/kecamatan dan desa. Saat ini jalan kabupaten sebagian besar sudah baik, tinggal jalan-jalan desa.


Tetapi, perbaikan jalan desa tentu merupakan wewenang pemerintah desa. Terkadang desa terkendala soal anggaran. Sehingga sebe narnya ada solusi alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan. Namun, proses alih status ini panjang.


“Karena setahu saya syarat alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan itu lebar jalannya minimal tujuh meter. Sehingga Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan keuangan desa (BKD),” pungkasnya.


Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Andik Sudjarwo mengatakan, belum menerima informasi terkait rencana tukar guling antara Pemkab Bojonegoro dengan Pemprov Jawa Timur. Andik pun tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait adanya rencana tersebut. “Saya belum berani berkomentar, karena saya sendiri juga belum mendapat informasi tersebut (rencana tukar guling),” ucapnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer