
Radar Bojonegoro - Perpanjangan kerja sama pengelolaan wisata Kahyangan Api antara Perhutani dan Pemkab Bojonegoro belum beres. Sehingga objek wisata api abadi berlokasi di Kecamatan Ngasem itu diberlakukan bebas restribusi.
Tentu, wisata Kahyangan Api belum bisa menghasilkan pendapatan. ‘’Kami belum bisa menarik retribusi. Jadi, untuk sementara Kahyangan Api dibebaskan retribusinya,’’ kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Budiyanto kemarin (2/11).
Momen libur cuti bersama minggu lalu, kunjungan di Kahyangan Api lumayan banyak. Bahkan, terbanyak di antara tiga destinasi wisata dikelola pemkab. Namun, banyaknya kunjungan itu tidak bisa berimbas pada pendapatan.
‘’Sebenarnya kami eman. Tapi kalau kami tarik retribusi ya tidak dibenarkan,’’ ujar Budiyanto. Objek wisata Kahyangan Api berlokasi di kawasan hutan milik Perhutani KPH Bojonegoro. Dalam pengelolaanya pemkab melakukan kerja sama dengan Perhutani. Surat perjanjian kerja sama diperbaharui setiap setahun sekali.
Maret lalu surat perjanjian kerja samanya berakhir. Pemkab mengajukan perpanjangan ke Perhutani. Namun, ada aturan baru dari Perhutani pusat. Sehingga, isi perjanjiannya harus disesuaikan. Hingga kini proses perjanjian kerja sama itu masih belum klir.
Dalam perjanjian kerja sama itu, pemkab dan Perhutani mengatur bagi hasil usaha. Sehingga, kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sesuai. ‘’Jadi, sejak Maret hingga saat ini potensi pendapatan di Kahyangan Api hilang,’’ jelasnya.
Meski tidak ditarik retibusi, menurut Budi, Kahyangan Api tetap buka. Layanan tetap dilakukan seperti biasa. ‘’Pelayanan tetap kami lakukan,’’ jelasnya. Asisten Manajer Wisata Perhutani KPH Bojonegoro Heri Nurcahyono menjelaskan, perjanjian kerja sama antara pemkab dan Perhutani terkait Kahyangan Api masih proses di Perhutani Divre Jawa Timur.
Pengajuannya sudah dilakukan sejak sebulan lalu. ‘’Masih di drive. Kami masih menunggu,’’ ujar dia. Heri membenarkan, adanya peru bahan aturan terkait pengelolaan wisata di Perhutani. Terutama terkait kerja samanya.
Sebab, di aturan baru idealnya kerja sama pengelolaan wisata adalah dengan badan usaha. Bukan dengan pemerintah daerah. ‘’Namun, ini kan perpanjangan. Jadi, kemungkinan bisa,’’ ujarnya.
Heri melanjutkan, sebelumnya surat perjanjian kerja sama cukup ditandatangani oleh ADM Perhutani KPH Bojonegoro. Namun, diaturan baru harus disetujui lebih dulu oleh Perhutani Divre Jatim.
Sementara itu, disbudpar pada musim libur cuti bersama juga meman tau objek wisata yang dikelola pemerintah desa. (pemdes). Sebab, objek wisata di desa jumlah kunjungannya jauh lebih banyak dibanding yang dikelola pemkab. ”Wisata yang dikelola desa ada 19. Sedangkan dikelola pemkab hanya ada tiga,” ujar Budiyanto.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




