Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tarik-Ulur Gedung Baru DPRD, Rencana Dibangun Bertahap

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Tarik-Ulur Gedung Baru DPRD, Rencana Dibangun Bertahap
Tarik-Ulur Gedung Baru DPRD, Rencana Dibangun Bertahap

Radar Bojonegoro - Keinginan anggota DPRD Bojonegoro, untuk membangun gedung dewan setahun jadi, bakal terhambat. Pembangunan gedung DPRD dipastikan tahun depan, tapi tidak bisa dilakukan setahun jadi. Sebaliknya, dibangun dalam beberapa tahap.


Hal itu menyesuaikan alokasi anggaran yang disiapkan di APBD 2021. Sesuai draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran (KUA PPAS) APBD 2021, gedung para wakil rakyat itu tahun depan dianggarkan Rp 36 miliar.


Tentu, jumlah itu masih kurang untuk membangun gedung tiga lantai. Anggaran itu separo dari kebutuhan alokasi diperkirakan sebelumnya, yakni Rp 70 miliar. ‘’Di draf KUA-PPAS sepertinya Rp 36 miliar,’’ kata anggota Komisi B DPRD Lasuri kemarin (26/10). Anggaran itu membuat pembangunan gedung rencananya tiga lantai itu tidak bisa setahun jadi.


Sebab, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunanya lebih banyak. Rencananya gedung DPRD dibangun di Jalan Veteran. ‘’Kalau melihat anggaran itu sepertinya tidak bisa setahun jadi,’’ jelas pria juga anggota badan anggaran (banggar) DPRD itu.


Meski demikian, lanjut Lasuri, itu masih akan dibahas lagi di banggar DPRD. Sehingga, belum bisa dipastikan apakah nilai itu tetap sama atau berubah. ‘’Kami akan bahas lagi,’’ jelas politikus PAN itu.


Diberitakan sebelumnya, gedung baru DPRD itu akan dibangun tahun ini atau 2020. Namun, gagal dilakukan karena akan dibangun dalam dua tahun. Sehingga ditunda tahun depan, dengan rencana gedung dibangun setahun jadi.


Tapi, rencana ini sulit terealisasi karena tahun depan hanya dianggarkan separo, yakni Rp 6 miliar. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKCK) Bojonegoro Adie Witjaksono menga takan, pembangunan gedung DPRD dipastikan mulai tahun depan. Saat ini prosesnya masih tahap perencanaan.


‘’Kami harap pemba ngunanya bisa dilakukan awal tahun,’’ ujar Adie. Mantan kepala dinas perhu bungan itu melanjutkan, pemba ngunan gedung DPRD itu akan dilakukan beberapa tahap. Tahun depan akan difokuskan pemba ngunan ruang paripurna. Setelah itu, tahun selanjutnya dilanjutkan pembangunan ruang lainnya.


‘’Mulai ruang kerja dan ruang sekretariat,’’ jelasnya. Gedung DPRD rencananya dibangun tiga lantai. Setiap anggota DPRD akan memiliki ruang kerja. Selain itu, gedung juga akan dilengkapi beberapa sarana lain, seperti lif dan parkir bassment.


Adi menjelaskan, lahan milik pemkab di Jalan Veteran seluas 4 hektare. Sehingga, tidak semua nya akan digunakan membangun gedung DPRD. Beberapa bagian akan digunakan untuk kantor dinas lain. ‘’Kalau hanya gedung DPRD terlalu luas. Nanti akan ada kantor lain,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer